Warga Minta DPRD Sumut Selesaikan Permasalahan Ngumban Surbakti
Medan, (Analisa). Warga Jalan Ngumban Surbakti meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut untuk ikut menyelesaikan permasalahan sengketa ganti rugi lahan yang terjadi di Jalan Ngumban Surbakti Medan.
Permintaan tersebut disampaikan oleh salah seoarang warga Ngumban Surbakti, Sunan Sembiring kepada anggota dewan DPRD Sumut, Brilian Moktar, SE MM saat melakukan reses dan dialog tatap muka dengan masyarakat pemilih di daerah pemilihan I Sumut, Sabtu (2/6) di tempat pemblokiran jalan warga Ngumban Surbakti.
“Pemko Medan pernah berjanji akan mengganti rugi tanah warga untuk pembangunan Jalan Ngumban Surbakti. Namun kenyataannya, jalan yang dibangun sudah selesai tapi Pemko Medan tidak menepati janjinya untuk membayar. Maka kami sekarang melakukan pemblokiran jalan,” ucap Sunan kepada Brilian Moktar.
Sunan juga menambahkan bahwa beberapa kali dialog juga telah dilakukan dengan pihak Pemko Medan. Akan tetapi kesepakatanpun tidak terjadi. Pasalnya pihak Pemko Medan tidak mau mengganti rugi tanah warga berdasarkan NJOP.
“Padahal Pemko Medan sudah mengeluarkan dana Rp18 miliar untuk ganti rugi. Tapi tidak pernah kami terima. Masyarakat hanya menuntut Rp500 ribu permeter. Padahal berdasarkan NJOP harga tanah di Jalan Ngumban Surbakti sudah mencapai Rp2 juta permeter persegi,” ujarnya.
Atas dasar itu, 36 KK dari warga yang bersengketa meminta Brilian Moktar untuk membantu permasalahannya.
Masalah Lainnya
Selain masalah sengketa ganti rugi lahan yang menjadi masalah utama warga Ngumban Surbakti. Warga juga mengungkapkan beberapa masalah yang saat ini juga sering terjadi di Jalan Ngumban Surbakti adalah buruknya sistem drainase di Ngumban Surbakti.
Akibatnya seringnya terjadi banjir mulai Kelurahan Sempakata, Lingkungan 2, Jalan Bunga Wijaya Kusuma, Jalan Bunga Cempaka, hingga ke Jalan Ngumban Surbakti. Permasalahan lainnya adalah masalah jaminan kesehatan yang sering dipersulit.
“Masalah lainnya juga kami meminta bapak Brilian untuk mengusut kasus SD yang dibongkar untuk pembangunan perumahan di Citra Garden. Masalah kenaikan tarif stand di Pasar Pagi juga kami minta diusut,” ujar salah seorang warga, Muda Prana.
Menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut, Brilian berjanji akan membantu warga untuk menyelesaikannya. “Terkait dengan sengketa ganti rugi lahan, saya minta pada hari Jumat ini, 36 KK warga untuk datang ke DPRD Sumut agar dapat diselesaikan,” ucapnya.
Pihaknya juga meminta warga menyimpan semua data-data yang mempersulit warga dalam menyelesaikan permasalahannya. Sementara menanggapi permasalahan lainnya, Brilian mengatakan akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Mengingat DPRD hanya mempunyai fungsi pengawasan.
“Masalah drainase, saya harap warga dapat merincikannya secara detail agar kita bisa sampaikan aspirasinya kepada pihak Pemko Medan. Begitu juga dengan permasalahan lainnya,” ucapnya.
Terakhir dari dialog tersebut, Brilian berharap agar kedepannya terapan Bhineka Tunggal Ika menjadi cermin bagi warga dalam bermasyarakat. (ns)
