TV Swasta Belum Penuhi Konten Lokal

Oleh: Fahrin Malau. INDONESIA salah satu negara yang berhasil dalam mengatur so­al penyiaran. Pengaturan ini di­tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Ta­hun 2002 tentang Penyiaran. Di dalam undang-un­­dang tersebut, secara khusus mengatur semua per­soalan penyiaran, seperti izin, frekwensi, acara, hu­kum dan sebagainya. Padahal sampai se­ka­rang ma­sih banyak negara yang belum mengatur penyi­a­­ran. Mi­salnya di Swedia, hukum penyiaran masih dimasukkan ke dalam hukum pidana.

Lahirnya undang-undang penyiaran merupakan prestasi bangsa ini. Betapa tidak. Keterbatasan frekwensi yang dimiliki suatu dae­rah harus dilihat sebagai sumber daya alam terbatas dan dipergunakan sebaik mungkin. Perlu ada pengaturan yang jelas untuk kepentingan masyarakat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Semangat lahirnya undang-undang penyiaran, diakui Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Utara, Syafruddin Pohan belum diimbangi semangat pemilik penyiaran. Ketetapan yang telah digariskan dalam undang-undang penyiaran masih belum di­laksanakan secara baik. Masih ada aturan yang masih dilanggar pe­milik penyiaran.

Dijelaskan Pohan. Di dalam undang-undang penyiaran disebutkan ada empat lembaga penyiaran. Pertama penyiaran publik yakni TVRI dan RRI. Kedua, lembaga penyiaran swasta yang selama ini dikenal televisi swasta dan radio swasta. Ketiga lembaga penyiaran komunitas. Kh­usus penyiaran komunitas di Su­mut untuk radio sudah cukup meng­­gem­biran dengan munculnya radio komunitas di berbagai kam­pus. Hanya saja untuk televisi komunitas belum mengembirakan. Bah­kan boleh dikatakan sampai sekarang di Sumut belum ada televisi komunitas. Keempat penyiaran berbayar yakni televisi atau radio ka­bel. Penyiaran berbayar belakangan sudah mulai banyak bermun­culan.

Kempat penyiaran yang diatur dalam undang-undang penyiaran telah diatur dengan baik. Lagi-lagi pengaturan yang telah diatur da­lam undang-undang penyiaran, kadang di salah artikan dan tidak di­lak­sanakan. Pohan sedikit me­nge­ritik tentang penyiaran publik yang ada pada TVRI dan RRI. Seiring perjalanan, TVRI dan RRI mulai me­len­ceng dari penyiaran publik dan sedikit mengarah pada penyiaran swasta. Sebagai penyiaran publik harusnya TVRI dan RRI mampu men­jadi penyiaran publik.

Persoalan lain juga ditemukan di penyiaran swasta. Sebelum un­dang-undang penyiaran lahir, pertelevisian swasta terlebih dahulu berkembang. Televisi swasta dalam menyiarakan acaranya men­jang­kau ke seluruh wilayah Indonesia atau dikenal siaran nasional. Agar tidak terjadi persoalan, dilahirkanlah undang-undang penyiaran. Dalam undang-undang penyiaran tidak dikenal siaran nasional. Un­dang-undang penyiaran menyebutkan induk dan anak penyiaran. Ar­tinya televisi atau radio harus memilih induk siaran yang berada di pusat. Pusat bukan berarti di ibu kota, bisa juga di luar ibu kota. Untuk dapat menjangkau ke daerah kabupaten dan kota di Indonesia harus memiliki anak penyiaran. Anak penyiaran sudah berbentuk badan usaha, kantor, pegawai, sama seperti di induk penyiaran. Masih seperti diamanatkan undang-undang penyiaran, acara yang disajikan minimal 10 persen konten lokal.

“Kalau mau jujur masih banyak televisi swasta yang belum memenuhi 10 persen konten lokal. Bahkan ada juga televisi swas­ta yang belum memiliki anak penyiaran di daerah. Harusnya sejak un­dang-undang penyiaran dilahirkan, sudah harus dipenuhi. Ke­nyata­annya masih belum berjalan dengan baik,” ungkap Pohan.

KPI, khususnya  di Sumut terus melakukan pembinaan agar aturan yang telah digariskan dalam undang-undang penyiaran dapat dilak­sanakan. KPI sebut Pohan terus menghimbau. Itu bukan berarti KPI lemah. Beberapa kebijakan tegas sudah dilakukan dengan melayangkan surat ke induk penyiaran agar membuat anak penyiaran di daerah Su­mut. Bahkan KPI Sumut telah menggugat ke pengadilan. Hanya saja, upaya ini masih belum membuahkan hasil.

Keharusan televisi swasta membuat anak penyiaran bertahap mu­lai dilakukan. Meski terlambat, paling tidak mulai ada keinginan induk penyiaran membuat anak penyiaran di 33 provinsi di Indonesia. KPI melalui kongres yang dilaksanakan di Bali belum lama ini, me­ne­tapkan induk penyiaran yang tidak memiliki anak penyiaran akan mendapat sangsi yakni tidak diberikan izin setelah habis izin yang diberikan.

“Undang-undang penyiaran menjelaskan izin yang diberikan untuk televisi selama 10 tahun dan radio 5 tahun. Televisi dan radio yang ha­bis izinnya dan tetap tidak memiliki anak penyiaran perpanjangan izin tidak diberikan. Dalam hal pemberian izin harus mendapat per­setujuan dari kementrian komunikasi dan informasi dan KPI di daerah,” jelas Pohan.

Konten Lokal

Pertumbuhan penyiaran televisi yang berkembang pesat. Ma­syarakat daerah harus mendapatkan manfaat. Sumut dengan jumlah penduduk 13 juta lebih, merupakan pasar yang cukup menjanjikan lembaga penyiaran.

Menurut Anggota DPRD Sumut Brilian Moktar, pemerintah Sumut harus melaksanakan undang-undang penyiaran dengan baik. Dalam undang-undang penyiaran dengan jelas hak dan kewajiban. Diakuinya, beberapa induk penyiaran telah memiliki anak penyiaran di daerah Su­mut. Induk penyiaran yang belum memiliki anak penyiaran di Su­mut harus segera dibuat.

Brilian melihat, kehadiran anak penyiaran akan banyak memberikan manfaat untuk masyarakat Sumut. Paling tidak dengan adanya anak penyiaran akan membuka lapangan kerja di daerah ini. Dalam pe­nyiaran membutuhkan reporter untuk pemberitaan. Membutuhkan penyiar, butuh kameraman, pegawai dan sebagainya. Tidak hanya la­pangan kerja lanjutnya. Geliat bisini dapat lebih tumbuh. Dalam un­dang-undang penyiaran disebutkan sedikitnya 10 persen harus ada kon­ten lokal. Konten lokal ini bila dikemas dengan baik bukan tidak mungkin  menjadi acara yang menarik tidak saja untuk masyarakat Sumut melainkan di luar Sumut. Konten lokal yang dikemas dengan baik bisa dapat mempromosikan Sumut ke daerah lain.

Kemasan konten lokal masih belum dikelola dengan baik. Bahkan informasi yang diperoleh Brilian, konten lokal yang ditampilkan pada jam tayang pada waktu orang sudah tertidur yakni pukul 2 sampai 3 dinihari. Harusnya konten lokal jangan ditampilkan pada jam tayang di saat orang tidak banyak melihat. Disinilah pemerintah Sumut harus mampu menjadikan penyiaran memberikan manfaat kepada masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *