RTH, Plh dan Beasiswa Jadi Keluhan
Medan, (Analisa). Masalah minimnya ruang terbuka hijau, pelaksana harian (Plh) Walikota Medan dan transparansi beasiswa untuk mahasiswa menjadi keluhan utama yang disampaikan mahasiswa saat reses dengan anggota DPRD Sumut, Brilian Moktar.
“Kita mengaku prihatin dengan kondisi kota Medan. Ruang terbuka hijaunya sangat minim.Akibatnya, warga kesulitan untuk menyalurkan hobinya seperti berolahraga. Ironisnya, Kota Medan kini dipimpin Plh Walikota sehingga banyak kebijakan strategis yang tidak bisa dijalankan,” ucap Fachrurozi warga Medan Tenggara kepada Brilian Moktar, SE saat reses di salah satu restoran di Uniland Plaza Medan, Rabu (5/8).
Fachrurozi mengaku prihatin melihat kondisi kota Medan. Seperti minimnya ruang terbuka hijau dan sarana olahraga untuk pembinaan remaja.
Dia juga mengeluhkan soal kota Medan yang masih dipimpin seorang pelaksana harian (Plh). Akibatnya terjadi kendala di Pemko Medan seperti banyak kebijakan strategis yang tidak bisa dilakukan misalnya soal APBD 2016 kota Medan nantinya. “Tolong ini jadi masukan untuk disampaikan ke Pemprovsu agar Kota Medan tidak dipimpin Plh Walikota,” katanya.
Arif warga Medan Helvetia juga mengadukan hal serupa. Dia mengaku saat tahun 1990 setiap kelurahan di Kota Medan memiliki lapangan bola voli dan taman-taman yang bisa dijadikan warga untuk beraktivitas. Tetapi, kini kondisi sudah sangat memprihatikan.
Dia meminta kepada Walikota Medan ke depan harus bisa berbuat nyata seperti walikota Surabaya dan Bandung yang mampu berhasil menciptakan banyak RTH sehingga warganya bisa beraktivitas melepas lelah.
Mahasiswa Universitas Alwashliyah (Univa) Medan, Ardiansyah dan Marzuki meminta agar pemerintah transparan dalam menyalurkan dana beasiswa. “Sampai saat ini tidak diketahui berapa besaran jumlah beasiswa untuk mahasiswa,” ucap keduanya.
Keduanya juga minta kepada Brilian Moktar untuk menanyakan ke Pemprovsu. Apakah sudah ada solusi dan langkah-langkah menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)?
Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, Wildan mengkritis saat ini masyarakat sangat susah untuk masuk ke sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri. “Ada beasiswa yang harus dikeluarkan dan cukup besar. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian dan diperjuangkan agar biaya-biaya tersebut tidak dibebankan kepada rakyat,” katanya.
Dia juga mengkritisi kasus ijazah palsu yang saat ini masih marak digunakan pejabat. Untuk itu diminta peran Komisi E DPRD Sumut agar menyelesaikan persoalan ini?
Berbasis Desa
Brilian Moktar mengaku soal perbaikan pendidikan harus dimulai dari desa. Artinya, universitas-universitas negeri di Sumut harus bisa menggelar kegiatan di desa-desa.
“Saya berharap pioner pendidikan pedesaan ini, misalnya, USU punya tanah di Langat, Madina, Sergei dan Simalingkar B. Buatlah cabang, program apa saja seperti kesehatan, pertanian atau kedokteran hewan,” katanya.
Brilian menambahkan, saat ini pendidikan terpusat di kota sehingga masyarakat di daerah tidak mendapat pencerahan. Makanya, kualitas sangat berbeda sehingga ada bergeseran.”Ini harus diteliti. Saya melihat sejak menteri dijabat Fuad Hasan perubahan kurikulum membuat pendidikan di Indonesia tidak nyaman. Untuk itu kembali diusulkan agar sekolah pendidikan guru (SPG), sekolah guru olahraga (SGO) dan lainnya kembali dibuka,”katanya. (maf)
