Polisi Jangan Kalah dengan Preman

Medan, (Analisa). Tindakan anarkis yang dilakukan sekelompok preman dengan merusak rumah makan dan menganiaya Satpam yang terjadi di Medan mendapat kecaman keras anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapil) Medan.

“Polisi harus bertindak tegas. Tindakan yang melawan hukum tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai ada kesan polisi itu lemah dan tidak berdaya menghadapi tindakan anarkis yang dilakukan para preman. Saya minta agar Kapolsek Medan Sunggal dan Medan Kota bertindak cepat menangkap para pelaku pengrusakan,” ucap anggota Komisi A DPRD Sumut, Januari Siregar saat dihubungi melalui selular, Sabtu (8/8).

Menurutnya, tindakan anarkis dan melawan hukum tidak boleh terjadi di Medan. Untuk itu, dirinya meminta kepada Kapoldasu dan Kapolresta Medan agar memerintahkan anggotanya bergerak cepat agar para pelaku segera ditangkap.

“Segala bentuk aksi premanisme tidak boleh lagi ada di Kota Medan ini. Maka, perlu tindakan tegas Polresta Medan. Jika perlu, tim pemburu preman diaktifkan kembali dan patroli rutin dilakukan. Kinerja anggota di bawah harus dipantau, beri rasa nyaman kepada masyarakat melakukan aktivitas,” katanya.

Januari menambahkan, saat reses di Medan Helvetia dan Medan Petisah. Masyarakat mengeluhkan tingginya tindakan krimanilitas mulai begal, penjambretan, dan pencurian kendaraan bermotor.

“Keluhan ini tidak terlepas tidak seimbangnnya petugas dengan masyarakat. Akibatnya, masyarakat minta agar polsek-polsek dimekarkan sehingga petugas polisi bisa ditambah dan maksimal memberi perlindungan kepada masyarakat,” katanya.

Januari meminta kepada pucuk pimpinan OKP yang ada di Medan agar bisa memberi pengarahan kepada setiap anggota agar tidak bertindak anarkis dengan melakukan pengrusakan. “Seharusnya keberadaan OKP itu memberi kontribusi bagi pembangunan,” ucapnya.

Sudah Keterlaluan

Di tempat terpisah, politisi PDI Perjuangan, Brilian Moktar, SE juga mengaku geram dengan aksi anarkis yang dilakukan oknum OKP dengan merusak rumah makan.

Menurutnya, tindakan tersebut sudah keterlaluan dan dinilai sudah berani dan tidak takut terhadap petugas. “Ini bukan hal baru. Dulu masih malu-malu.Tetapi saat ini sudah keterlaluan,” katanya.

Dia menjelaskan, dari pengaduan yang disampaikan masyarakat, setiap kali ada orang yang ingin pindah rumah, bukan toko baru. Ada sekitar tujuh OKP yang minta uang.

“Seolah-olah ini wajib dan tidak ada aturannya. Pokok sudah sangat meresahkan lah. Sampai ada istilah pemuda setempat (PS). Inikan sungguh sangat keterlaluan,” katanya.

Brilian dengan nada tinggi meminta agar Kapolresta Medan bertindak tegas dan jangan diam diri seperti ketakutan jika berhadapan dengan preman.

“Saya minta kepada Kapolresta dan Kapolsek setempat bertindak tegas. Ke depan kalau ada orang yang ingin pindah rumah, buka toko dan membangun rumah yang didatangi OKP dengan meminta sumbangan agar segera melapor. Aparat keamanan juga harus membuat nomor pengaduan, jika perlu ada nomor telepon 24 jam yang bisa dihubungi,” katanya.

Dia menegaskan, tindakan meminta sumbangan yang dilakukan oknum-oknum adalah bentuk menciptakan pemuda yang pemalas karena bisanya hanya meminta-minta.

“Jadi ada pekerjaan baru di Indonesia yakni meminta dan memeras. Saya sangat berharap agar semua memahami. Kita bukan tidak ingin membantu tetapi kalau membantu sepertinya bukan membantu malah merusak karakter masa depan pemuda ke depan yang hanya bisa meminta dan memeras. Kalau ada kontribusi dengan bantu mengangkat saat pindah rumah wajar jika mengasih. Tapi, jika hanya meminta dengan datang ribut-ribut dan mabuk lalu meminta duit itu bentuk pemerasan,” ucapnya.

Jangan Jadi Alasan

Saat ditanyai ada oknum yang minta sumbangan dengan alasan perayaan tujuhbelasan, Brilian mengaku sudah dihubungi oleh korban dan saat ini sedang dibantu di Polsek Medan Kota.

“Kalau yang meminta ya harus sabar. Ini datang ramai-ramai agar disegerakan padahal korban ingin membantu tetapi yang didapat malah cacian dan pengrusakan,” katanya.

Menurut Brilian, masyarakat pasti mau membantu setiap perayaan tujubelasan tetapi tidak ada alasan pemerasan untuk perayaan tujuhbelasan.

“Silakan secara sukarela masyarakat membantu setiap perayaan tujuhbelasan. Tetapi, melakukan pemerasan dengan dalih perayaan tujuhbelasan itu tidak dibenarkan,” tegasnya. (maf)