Pemrovsu Tidak Miliki Grand Design Tenaga Kerja

Oleh: Fahrin Malau.

BERAPA jumlah pengangguran di Sumatera Utara (Sumut)? Bila merujuk data dari Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Sumut tahun 2012, jumlah usia kerja yakni 15 tahun ke atas mencapai 8.759.321 orang. Jumlah ini terdiri dari angkatan kerja 6.314.239 orang dan bukan angkatan kerja 2.445.082 orang. Dari jumlah angkatan kerja, 413.637 orang berstatus pengangguran.

Tidak jauh berbeda data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Sumut. Terhitung Februari 2013 usia kerja mencapai 8.872.000 orang. Sebanyak 6.452.000 orang angkatan kerja, selebihnya bukan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja 6.064.100 orang berstatus bekerja dan 387.900 orang pengangguran.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Medan jumlah yang terdaftar sebagai Pencari Kerja (Pencaker) tahun 2012 sebanyak 7.985 orang, tahun 2011 sebanyak 4.025 orang dan tahun tahun 2010 sebnayak 15.993 orang. Tahun 2013, hingga April ini, ada 155 orang yang terdaftar sebagai pencaker. Pertanyaannya. Apakah data yang dikeluarkan Disnaker, BPS Sumut dan Dinsosnaker sudah sesuai dengan fakta dilapangan.

Ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada anggota Komisi E DPRD Sumut, Brilian Moktar mengatakan sulit dipercaya. Selama ini pemerintah selalu bermain dengan angka-angka atau angka dibuat-buat. Bila dilihat sangat bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Kalau Disnekar Sumatera Utara memiliki data jumlah pengangguran sesuai dengan fakta di lapangan, harusnya dapat dicarikan kerja. Dalam waktu dekat ini Bandara Kualanamu segera beroperasi. Itu berarti membutuhkan tenaga kerja. Disnaker Sumut tinggal memanggil orang-orang yang masih status pengangguran untuk bekerja. Apakah data yang dimiliki Disnaker Sumut Utara mengetahui dimana saja mereka tinggal yang berstatus pengangguran.

“Saya tidak yakin Disnaker Sumatera Utara memiliki data peta pengangguran secara detail,” ungkap Brilian Moktar dari Fraksi PDI Perjuangan Sumut.

Diakuinya permasalah tenaga kerja di Indonesia sudah sangat komplek, termasuk di Sumut. Banyak pengangguran tidak terdata. Banyak tupoksi pemerintah tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Tidak jelasnya tupoksi pemerintah menyebabkan terjadi berbagai kesalahan baik menyangkut data dan program.

Harusnya pemerintah memiliki program pembangunan jangka pendek dan panjang. Program tersebut disusun dengan melibatkan berbagai pihak. Misalnya antar Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPD dengan pihak swasta. Merencanakan suatu pembangunan dilihat secara keseluruhan, bukan SKPD bekerja secara sendiri-sendiri.

Brilian mencontohkan, Bandara Kualanamu dalam waktu dekat akan beroperasi. Dengan beroperasinya Bandara Kualanamu akan membutuhkan tenaga kerja. Pertanyaannya, apakah Pemprovsu sudah mempersiapkan tenaga kerja asal Sumut. Apakah Pemprovsu melalui Disnaker Sumut sudah melakukan pendataan pekerjaan apa saja yang dibutuhkan.

Apakah pekerjaan yang dibutuhkan di Bandara Kualanamu sudah dimiliki tenaga kerja asal Sumut. Kalau belum, harusnya Disnaker Sumut mempersiapkan tenaga kerja sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Apalagi rencana pembangunan Bandara Kualanamu cukup panjang. Kalau Disnaker Sumut jeli melihat ini, harusnya tahun ini juga jumlah pengangguran di Sumut dapat turun secara draktis. Selain Bandara Kualanamu, proyek besar lainnya yang akan ada di Sumut yakni dijadikan Sei Mangke sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan dioperasikan Sei Mangke sebagai KEK membutuhkan banyak tenaga kerja.

“Saya tidak yakin Disnaker Sumut mempersiapkan tenaga kerja untuk dapat bekerja di Bandara Kualanamu. Ironisnya, beroperasinya Bandara Kualanamu tenaga kerja banyak dari Pulau Jawa,” jelasnya.

Banyaknya tenaga kerja asal Pulau Jawa atau luar negeri yang mengisi lapangan kerja di Sumut, bukti dari ketidakseriusan Pemprovsu dalam hal ini Gubernur Sumut. Sebagai kepala daerah, harusnya berupaya bagaimana masyarakat Sumut mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Akhirnya banyak masyarakat asal Sumut yang berkerja ke luar seperti Pelembang, Jambi, Bengkulu. Lapangan kerja di Sumut diisi oleh tenaga kerja dari Pulau Jawa dan luar negeri seperti Malaysia, Singapura. Dengan otonomi daerah, gubernur dapat meminta agar tenaga kerja lebih diutamakan masyarakat asal Sumut.

Bila dilihat dari postensi Sumber Daya Alam Sumut memiliki potensi yang sangat besar. Begitu juga dengan Sumber Daya Manusia Sumut cukup bagus. Hanya saja, karena tidak dikelola dengan baik, jumlah pengangguran di Sumut boleh dikatakan cukup tinggi. Kalau Disnaker dan BPS Sumut menyatakan jumlah pengangguran dikisaran 6,01 persen, sebaliknya Brilian memperkirakan 20 persen.

Dimulai Dari Pendidikan

Masih tingginya angka pengangguran di Indonesia, termasuk di Sumut, pemerintah selalu beralasan karena keterbatasan lapangan kerja. Bagaimana agar lapangan kerja banyak, kenyataannya tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah.

“Saya tidak percaya di Indonesia termasuk Sumut sulit membuka lapangan kerja lebih banyak dengan potensi yang dimiliki. Hanya saja, pemerintah yang kurang peka dalam melihat peluang yang ada. Saya selalu mengatakan merencanakan pembangunan dimulai dari pendidikan,” ungkap Brilian.

Misalnya lanjut Brilian, dalam merencanakan pembangunan dibutuhkan modal sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah di Indonesia tidak diragukan lagi. Supaya sumber daya alam yang dimiliki dapat dikelola, tinggal lagi bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia. Sumut berpenduduk 13 juta lebih merupakan potensi besar dari sisi tenaga kerja.

Bagaimana potensi tenaga kerja yang dimiliki dapat berdaya guna perlu diberikan pendidikan atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan.

Misalnya berapa banyak pendidikan dokter gigi, dokter umum, arsitek, guru dan sebagainya. Pendataan potensi tenaga kerja dengan keahlian yang dimiliki, Disnaker Sumut tinggal melihat peluang daerah mana saja yang dibutuhkan dokter gigi, dokter umum, arsitek, guru dan sebagainya. Bila ada kebutuhan tenaga kerja dengan pendidikan dan keterampilan khusus yang belum dimiliki, Disnaker Sumut bisa bekerjasama dengan sekolah atau perguruan tinggi untuk membuka pendidikan atau keterampilan yang akan dibutuhkan.

“Saya yakin sekolah dan perguruan tinggi akan mau membuka pendidikan atau keterampilan dengan keterampilan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi lapangan kerja. Misalnya ketika ada rencana pembangunan Bandara Kualanamu, harusnya jauh-jauh hari Disnaker sudah mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan keahliannya. Bukankan waktu persiapan cukup panjang,” ungkapnya.

Kenyataanya, Disnaker Sumut hanya bersifat menunggu dengan mengharap pencari kerja yang datang mengambil K1 atau yang dahulu disebut kartu kuning. Ironisnya K1 yang diperoleh pencari kerja dikutip bayaran walau seiklas hati. Ironisnya lagi K1 setiap beberapa bulan harus dilapor atau didata kembali. Walau begitu belum tentu mendapat kerja.

Disinilah lanjutnya, perlu ada grand disain Disnaker Sumut dalam membuat perencanaan ketenagakerjaan dengan melibatkan berbagai pihak. Sayangnya grand disain Disnaker Sumut tidak ada. Bagaimana pengangguran di Sumut dapat diatasi, sementara Pemprovsu melalui Disnaker Sumut tidak memiliki perencanaan yang jelas tentang ketenagakerjaan yang dijelaskan dalam grand disain.