Pemerintah Jangan Hanya Menjual Keajaiban Tuhan

Oleh: Iqbal Nasution. Sumatera Utara dengan luas daratan 71.680 km² pada dasarnya dibagi atas Pesisir Timur, Pegunungan Bukit Barisan, Pesisir Barat dan Kepulauan Nias. Di propinsi itu terdapat 419 pulau dengan Pulau-pulau terluar yaitu, Pulau Simuk yang berada di kepulauan Nias dan Pulau Berhala yang berada di Perairan Selat Sumatera (Malaka). Tiada kepulauan itu yang tak indah untuk dijadikan tujuan wisata.
Sumut terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Menurut keputusan Menteri Kehutanan nomor 44 tahun 2005, luas hutan Sumut 3.742.120 hektare (ha).

Hutan itu, terdiri dari kawasan Suaka Alam/pelestarian alam seluas 477.070 ha, hutan lindung 1.297.330 ha, hutan produksi terbatas 879.270 ha, hutan produksi tetap 1.035.690 ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha. Akibat, banyaknya kerusakan karena perambahan hutan dan pembalakan liar yang tersisa hanya seluas 206.000 ha lebih. Hutan di Sumut banyak mengalami perubahan fungsi menjadi lahan perkebunan dan transmigrasi. Seluas 163.000 ha untuk area perkebunan dan 42.900 ha untuk transmigrasi.

Sumut yang merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, juga multietnis, yaitu, Batak, Nias, dan Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Sejak dibukanya perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu, banyak mendatangkan kuli kontrak dari luar.

Suku pendatang kebanyakan berasal dari etnis Jawa dan Tionghoa. Saat ini, suku-suku di Sumatra Utara semakin berkembang yaitu, suku Melayu, Karo, Batak Toba, Mandailing, Batak Angkola, Batak Simalungun, Pakpak, Nias, Minangkabau, Aceh dan Jawa serta Tionghoa.

Keberagaman etnis, agama dan kekayaan kesenian, budaya serta alam menjadikan pariwisata Sumut potensial. Ditambah lagi, kelengkapan lokasi wisatanya dengan keindahan alam Danau Toba, kesejukan alam Brastagi, surving alam Nias, orang hutan dan arung jeram di Bukit Lawang, air terjun Sipiso-piso serta masih banyak lagi pusat rekreasi yang belum dikelola dengan baik.

Pada usianya ke 64, hendaknya Pempropsu mengevaluasi pariwisata Sumut guna lebih meningkatkan sektor tersebut. Potensi pariwisata Sumut, jika ditata dan kelola dengan baik dapat meningkatkan devisa bagi negara dan masyarakat sekitar.

Contohnya, Danau Toba, dari tahun ke tahun tidak ada kemajuan, bahkan semakin jorok dan tidak tertata, padahal jika dikelola dengan baik, mampu memberikan konstribusi yang lebih besar bagi Sumut, khususnya Kabupaten Samosir. Selain Danau Toba dan Brastagi, masih banyak potensi lain yang dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata.

“Pemprovsu jangan hanya menjual keajaiban Tuhan. Harusnya kita malu, untuk mengelola yang sudah ada saja tidak mampu, konon lagi, menciptakan lokasi wisata yang baru,” kata politisi Fraksi PDIP, Brilian Moktar

Anggaran Pariwisata

Kenyataannya dan pengakuan para pelaku bisnis pariwisata di Sumut banyak yang mengeluh dengan menururnnya kunjungan turis domestik dan asing setiap tahunnya. Meskipun laporan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD Sumut, kunjungan wisatawan mancanagera terus meningkat.

Meningkatnya kunjungan tersebut terlihat dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut. Tahun 2010, sebanyak 191.472 kujungan turis asing, sedangkan 2011 sebanyak 223.126 kunjungan. Dari data ini, kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 2010 hingga 2011 meningkat sebesar 16,53 persen. Realisasi APBD 2011, sebesar 93,8 persen dan yang tidak terealisasi sebesar 2,6 persen.

Untuk APBN 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut mendapat dukungan dana sebesar Rp 18.820.492.000,- dengan realisasi sebesar 57,8 persen dan tidak terealisasi sebesar 42,2 persen. Saat ini, total keseluruhan APBD 2012 sebesar Rp 25.205.366.000 dan APBN 2012 sebesar Rp 5.050.000.000,-.

Right Man In the Right Place

Brilian Moktar menilai, Pemprovsu tidak memiliki grand design dalam mengembangkan sektor pariwisata. Akibatnya, sektor ini tidak mampu memberikan konstribusi bagi daerah, sehingga berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata.

Dinas Pariwisata Sumut dinilai tidak miliki program kerja yang tepat untuk menggerakkan sektor wisata di daerah ini. “Sumut sebenarnya punya potensi yang menjanjikan dari sektor pariwisata, namun karena pengelolanya tidak punya kemampuan, akhirnya sektor ini dari tahun ke tahun terus mengalami kemunduran” kata Anggota Komisi B DPRD Sumut.

Menurtunya, Dinas Pariwisata Sumut ditangani orang yang belum tepat, karena tidak mampu menggerakkan sektor ini. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Naruddin Dalimunte sebenarnya lebih layak menjadi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumut, sebab sejak dirinya diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dia terus bergelut di dinas perhubungan.

Berkaitan dengan hal itu, Komisi B DPRD Sumut yang membidangi sektor pariwisata mendesak Plt Gubsu Gatot Pujonugroho untuk segera menata sektor pariwisata. Kalau Kepala Dinasnya tidak mampu lebih baik diganti saja. “Right man in the right place,” tegasnya.

Bekerjasama

Selain ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola pariwisata, buruknya sarana infrastruktur dan pendukung lainnya seperti, jalan dan transportasi salah satu penyebab utama menurunnya sektor itu.

“Siapa yang mau datang kalau kondisi jalannya buruk,” ujarnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemko/kabupaten setempat serta institusi lainnya yang terkait, sehingga program pariwisata singkron dengan infrastruktur yang ada. Pempropsu harus satu visi mengelola potensi wisata Sumut, sebab jika hanya mengharapkan dinas tersebut, sementara dinas lainnya, seperti, penetapan pajak yang tidak terlalu tinggi, perizinan dipermudah, keamanan dan hal-hal pendukung lainnya tidak dibenahi, pariwisata Sumut tetap tidak mengalami kemajuan yang berarti.

Pagelaran Kesenian Daerah

Selama ini, turis berkunjung hanya untuk melihat keindahan alam. Selain menikmati panorama alam, pemerintah harusnya, juga menampilkan kesenian daerah dan kebudayaan Sumut di setiap lokasi wisata. “Pemerintah harus menganggarkan dana untuk menggelar kesenian dan kebudayaan di lokasi-lokasi wisatanya, sehingga wisatawan yang berkunjung juga mengetahui kekayaan kesenian daerah ini. Belum saatnya, pariwisata Sumut menjadi PAD langsung ke daerah,” cetusnya.

Selain pemerintah, masyarakat Sumut khususnya penduduk di sekitar lokasi wisata juga harus sadar wisata. “Kita harus belajar dari daerah lain, yang sektor pariwisatanya jauh lebih maju,” terangnya.

Pemprovsu diminta melakukan komunikasi dengan pihak ketiga, dalam mempromosikan keberadaan potensi wisata Sumut. Pemerintah tidak boleh tinggal diam menerima apa adanya, sektor ini harus secara simultan terus digerakkan, sehingga mampu menunjang keuangan daerah, tandas Brilian Moktar.