Mengurai Krisis Listrik

Kekecewaan dengan kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sumatera Utara seluruh unsur pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan komisi DPRD Sumatera Utara menemui Direktur Utama PT. PLN. Merekja mencurigai semakin parahnya krisis listrik di Sumatera Utara diakibatkan konflik internal yang terjadi di tubuh PLN.

“Pemadaman listrik PLN sudah benar-benar meresahkan seluruh lapisan masyarakat dan kalangan industri di daerah ini. Karena itu, seluruh unsure pimpinan DPRD Sumatera Utara menemui Dirut PLN untuk mencari solusi dalam pengatasi persoalan ini,: kara Ketia Komisi E DPRD Sumatera Utara Brilian Moktar.

PLN Sumatera Utara adalah mitra kerja Komisi D DPRD Sumatera Utara. Namun pemadaman sudah berimbas negative ke segala sector kehidupan masyarakat, maka seluruh Pimpinan Komisi akan mengadukan hal tersebut kepada Dirut PLN di Jakarta.
Sebagai Ketua Komisi E yang membindangi masalah Kesejahteraan Rakrat (Kesra), Brilian mengaku ulah PLN Sumatera Utara sudah sangat meresahkan karena sudah menggangu para siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional.

“Banyak masyarakat yang mengeluh anaknya susah belajar akibat pemadamana yang dilakukan PLN hamper setiap jam. Bila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan UN di Sumatera Utara, PLN salah satu instansi yang paling bertanggungjawab,” katanya.

Bidang ketenagakerjaan aksi pemadaman juga menyebabkan puluhan tibu bvuruhdi Sumatera Utara terancam PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja terancam tutup, karena mengalami kerugian besar akibat krisis listrik, demikian juga halnya terhadap puluhan investor yang dikhawatirkan akan hengkan dari daerah ini.

“Kalau sampai pabrik ini tutup, tentu sangat mempenguruhi kondisi perekonomian Sumatera Utara. Karena itu Komisi B yang membidangi masalah perekonomian di Sumatera Utara juga akan merangkat untuk mempertanyakan hal itu,” kata Brilian.

DPRD Sumatera Utara mencurigai semakin parahnya pemadaman listrik karena konflik internal di tubuh PLN. Serikat Pekerja PLN secara terang-terangan menolok Dahlan Iskan sebagai Direktur PT. PLN.

“Bisa kita lihat di setiap kantor PLN serikat pekerjanya memajang spanduk yang isinya menolak Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama karena bikan berasal dari internal PLN. Jadi kita ingin mempertanyakannya langsung ke Dahlan Iskan,” kata Brilian.

Penolakan Serikat Pekerja PLN terhadap Dahlan Iskan dan tidak pernah tuntasnya persoalan krisis listrik di Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara meminta Dirut PT. PLN untuk tidak melakukan pembohongan publik lagi, terkait kondisi riil masalah kelistrikan di daerahj ini. Masyarakat Sumatera Utara sudah sangat kecewa dngan kinerja dan pelayanan yang diberikan PLN Sumbagut.

Pengasan ini disampaikan Brilian ketika menghadiri rapat kerja antara unsur pimpinan DPRD Sumatera Utara dengan Dirut PT. PLN di Jakarta yang mebahas kodisi kelistrikan di daerah ini.

Brilian kepada wartawan, Senin 1 Maret 2010 mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa agenda penting terkait masalah kelistrikan di Sumatera Utara diantaranya menyangkut pelayanan dan pembangunan jaringan pembangkit baru dalam upaya mengatasi kekurangan pasokan listrik di daerah ini.

Brilian mempertanyakan sistem penangan kelistrikan di Sumatera Utara. Berapa sebenarnya daya maksimal mesin pembangit di Sicanang Belawan dan apa permasalahan yang dhadapi PLN sehinga mesin sering kali mengalami kerusakan.

Di sisi lain Brilian juga meminta ketegasan Direksi PLN dalam mengatasi persoalan listrik di Sumatera Utara yang kondisinya saat ini sudah sangat memperihatinkan. Dalam pertemuan Brilian juga mempertanyakan keberanan atas hutang PLN yang mencapai sekitar Rp. 40 triliun kepada Pertamina.

Permasalahan kekurangan energi listrik di Sumatera Utara sebut Brilian ibarat benang kusut dan seolah-olah sulit ditangani sehingga masyarakat harus sering mengalami pemadaman secara bergilir. Jika dikaji lebih mendalam, mungkin kerumitan seperti benang kusut itu disengaja agar dapat menjadi alasan bagi petinggi PLN untuk menutupi ketidakmampuannya dalam menyediakan energi listrik.

Kepada sejumlah wartawan Selasa 2 April 2013 di gedung dewan. Brilian menyatakan hampir setiap tahun pemadaman listrik sering dilakukan baik pada siang hari, sore, hingga malam hari dalam jangka waktu yang cukup lama. Ironisnya, pemadaman listrik sering dilakukan secara mendadak sehingg sering menganggi aktivitas masyarakat, terutama beberapa jenis usaha masyarakat.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PLN setiap tahunnya mendapat bantuan APBN sebesar puluhan triliun. Anggaran sebesar tersebut digunakan termasuk perawatan mesin dan pembenahan. Namun pemadaman listrik masih sering terjadi dan pejabat PLN selalu memberikan alasan klasik yang kurang dapat diterima, terutama oleh masyarakat yang membutuhkan energi listrik.

Cukup banyak masalah yang meliputi PLN di Sumatera Utara yang menyebabkan kinerja BUMN jauh dari harapan masyarakat. Diantaranya adalah kelemahan di bidang SDM, termasuk dengan merekrut tenaga kerja lepas atau outsourcing sehingga dikhawatirkan tidak menampilkan kinerja yang maksimal. Ironisnya. Informasi yang diperoleh Brilian manajemen pembangkit PLN Sumatera Utara kurang memberikan perhatian terhadap pekerja outsourcing.

“Ada seribuan pekerja outsourcing yang nasibnya terancam karena hampir 50 persen diantaranya belum diterima gaji pada Januari 2013,” katanya.

Masalah yang terjadi dalam sistem pembangkitan listrik di Sumatera Utara adalah kurangnya dilakukan pemeliharaan mesin sesuai dengan kebutuhan atau permintaan mesin. Padahal 60 persen mesin pembangkit milik PLN di Sumatera Utara yang membutuhkan perawatan secara maksimal dan 40 persen merupakan sewaan dari pihak ketiga.

Pembangkit untuk wilayah Nanggoere Aceh Darussalam (NAD) yang terinterkoneksi ke Sumatera Utara 90 persen diantaranya mesin sewa dan hanya 10 persen milik PLN. Apakah PLN ke depan hanya mengharapkan mesin sewaan, tanpa menyediakan mesin pembangkit sendiri. Lain lagi dengan sistem otomatis mesin pembangkit yang tidak berfungsi. Apabila ada salah satu mesin yang mati, seharusnya tidak mengakibatkan pemadaman secara keseluruhan, namun kejadian ini terjadi pada Senin 18 Maret 2013 mengakibatkan listrik Sumatera Utara dan NAD padam selama dua jam dan dibeberapa wilayah padam hingga jam 22.00 malam.

“Seharusnya ada alat kontrol untuk mengawasinya,” kata Brilian.

PLN Sumbagut telah menggunakan BBM jenis solar sangat besar bahkan berdasarkan informasi yang diterima 40 persen subsidi solar pemerintah ke PLN digunakan PLN di Sumatera Utara. Hal ini yang terbesar di Indonesia. Untuk mengatasi masalah kelistrikan di jajaran PLN Sumatera Utara yang seperyi benang kusut tersebut, DPR RI perlu memanggil Dirut PLN.

“Paling tidak Komisi D DPRD Sumatera Utara memanggil PLN Sumatera Utara untuk mengetahui penyebabnya. Bahkan, Ditkrimsus Poldasu dan Kejatisu perlu mengadakan investigasi ke pembangkit untuk mengaudit kinerja dan mengetahui kemungkinan adanya korupsi di PLN Sumatera Utara,” Kata Brilian.

Audit dan investigasi itu diperlukan karena sejak pemadaman dilakukan pada 18 Maret 2013, PLN Sumatera Utara masih memberlakukan pemadaman listrik. Padahal sudah banyak agenda penting yang menanti, termasuk ujian nasional bagi pelajar.

Solusi lain, kata dia, PLN harus mempercepat pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sedang dibangun. Adapun untuk soludi jangka pendek, PLN perlu menambah mesin pembangkit tenaga disel (PLTD) untuk mengganti mesin pembangkit yang mengalami kerusakan. Sedangkan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, PLN harus memperhatikan kesejahteraan tenaga kerjanya, bila perlu memutuskan kerjasama dengan perusahaan outsourcing yang tidak sanggup mendului gaji tenaga kerjanya. Atau pekerja outsourcing itu diangkat sebagai karyawan tetap.

“Jangan karena Dahan Iskan menjadi Menteri BUMN, fondasi yang dibuat selama ini menjadi rapuh. Atau jangan-jangan, kinerja PLN memang rapuh sejak dulu. Kasihan industri strategis seperti PLN dikelola oleh orang-orang yang tidak berkompeten,” kata Brilian.

Kegeraman DPRD Sumatera Utara krisi listrik yang terjadi di Sumatera Utara dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Listrik. Pembentukan Pansus ini bertujuan untuk mengetahui persoalan kelistrikan di Sumatera Uatara yang tidak junjung selesai. Pansus kelistrikan DPRD Sumatera Utara harus mendatangi dan menuntut keterlibatan jajaran Direksi PLN Pusat untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi di Sumatera Utara. Tanpa keterlibatan jajaran Direksi PLN, sampai kapan pun krisis listrik di Sumatera Utara tidak akan tuntas. Apalagi ada indikasi permaianan oknum direksi dalam masalah ini. Pernytaan ini disampaiakan Brilian kepada sejumlah wartawan Senin 26 Agustus 2013.

“Kalau hanya setingkat General Manager, puluhan kali Pansus dibentuk pun tidak akan menuntaskan masalah krisis listrik di Sumatera Utara,” katanya.

Brilian mengaku telah mengumpulkan berbagai data dan informasi mengenai penyebab krisis listrik di Sumatera Utara, baik dari jajaran PLN, praktisi, ekonomi dan pengamat listrik, maupun mantan pegawai PLN.

Dari data yang diketahui bahwa PLN mampu menghasilkan daya listrik sekitar 1.600 megawat (MW) yang di dapatkan dari berbagai mesin pembangkit sekitar 1,250 MW milik PLN dan 350 MW disewa dari pihak swasta. Pada siang hari, daya listrik terpakai sekitar 1.400 MW dan meningkat menjadi sekitar 1.550 MW ketika beban puncak yakni pada sore hingga malam hari. Namun pasokan energi listrik PLN di Sumatera Utara mengalami masalah karena adanya kerusakan di beberapa mesin pembangkit yang dikelola PLN.

Masalah pertama berupa kerusakan mesin pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin yang menghasilkan 2 x 115 MW. Hal ini mungkin disebabkan kualitas mesin pembangkit yang digunakan masih di bawah standar sehingga PLN mengalami defisit daya hingga 230 MW. Masalah kedua, berupa kerusakan mesin PLTU Unit 1 Belawan yang hanya mampu menghasilkan 40 MW sehingga defisit energi listrik semakin bertambah. Dua kerusakan itu menyababkan Sumatera Utara mengalami defisit hingga 270 MW.

Masalah ketiga, terus diundanya penyelesaian dan operasional PLTU Pangkalan Susu yang mampu menghasilkan energi 2 x 200 MW. Awalnya, PLTU Pangkalan Susu dijanjikan beroperasi pada 2005 lalu ditunda pada 2010. Namun kembali ditunda hingga batas waktu belum diketahui. Masalah keempat berupa ditundanya pembangunan dan penyelesaian pembangkit listrik tenaga panas bumi atau Proyek Geothermal Sarulla Kabupaten Tapanuli Utara yang mampu menghasilkan 330 MW. Masalah ke lima terus tertundanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 yang mampu menghasilkan daya 170 MW.
Dengan tertundanya penyelesaian ketiga pembangkit tersebut kata Brilian Sumatera Utara telah mengalami kehilangan atau tertunda untuk mengalami penambahan potensi daya listrik hingga 900 MW. Masalah lain yang cukup menjadi perhatian dan menimbulkan pertanyaan adalah program interkonekasi yang sering dibanggakan PLN untuk saling melengkapi kebutuhan energi di berbagai daerah.

Jika program itu memang benar-benar ada, muncul pertanyaan kenapa energi listrik yang dialami di Acah, Riau dan Sumatera Selatan tidak dikirim untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara.

“Berarti kebobrokan pengelola kelistrikan telah penyebabkan interkoneksi itu terganggu atau PLN bohong bahwa interkoneksi itu ada,” katanya.

Dari penyelusuran dan penelahan selama ini dilakukan Brilian, ada kesan masalah pembangunan pembangkit itu sengaja ditelantarkan karena memberikan keuntungan pribadi bagi pembuat keputusan di lingkungan PLN. Dengan alasan itu, PLN terpaksa menyewa genset atau mesin pembangkit dari swasta, uang lagi-lagi memberikan keuntungan pribadi bagi petinggi PLN.

Muncul pemikiran kalau oknum direksi PLN lebih suka menempuh kebijakan sewa mesin pembangkit karena ada keuntungan pribadi melalui perjanjian sewa menyewa.

“Manfaatnya bagi jajaran direksi, bukan untuk masyarakat,” kata brilian.

Kesan adanya “permainan” dari oknum direksi dapat dilihat dari kecilnya kemauan politik untuk penyelesaian PLTA Asahan 3 yang menggunakan tenaga air sebagai modal. Dengan program PLTA, PLN yang hanya mengeluarkan biaya Rp. 60 hingga Rp. 75 per kwh. Program ini akan memberikan keuntungan bagi PLN karena energi listrik tersebut akan dijual dengan harga Rp.600 pe kwh di luar harga listrik yang dijual ke industri.

Namun anehnya, PLN enggan mempercepat pembangunan PLTA Asahan 3 dan lebih senang mengembangkan pembangkit dengan mesin disel yang harus mengeluarkan biaya Rp.1.200 per kwh. Wajar saja PLN merugi karena daya listrik itu dijual dengan harga Rp. 600 per kwh di luar harga industri.

Sangat wajar jika krisis listrik di Sumatera Utara disebut akibat bobroknyta manajemen direksi PLN.
“Kita tidak tahu ini dosa siapa. Tetapi kalau kita mau jujur dan melakukan penelusuran secara mendalam dan terbuka, pasti semua itu akan terjawab,” kata brilian.

Pansus Kelistrikan DPRD Sumatera Utara juga perlu melibatkan jajaran kepolisian dan kejaksanaan untuk mengtasi krisis listrik di Sumatera Utara, yang tidak tahu asal usul penyebabnya dan kapan akan berakhir, di luar alasan klasik dari managemen PLN.

Selama ini cukup banyak isu yang beredar jika jajaran PLN di Sumatera Utara diduga sering memanfaatkan proses perbaikan, perawatan masin pembangkit dan kerusakan jaringan untuk alasan pemadaman listrik dan keuntungan pribadi.
“Buktinya, sudah ada pejabat PLN di Sumatera Utara yang ditahan kejaksanaan Agung,” kata Brilian.

Belum lagi proses perbaikan, perawatan mesin pembangkit dan jaringan tersebut sering dilakukan bukan dengan pertimbangan kebutuhan mesin, melainkan jadwal yang ditentukan pejabat PLN Sumatera Utara.

Dugaan adanya praktek mengambil manfaat hingga merugikan keuangan negara dari proses perbaikan dan perawatan mesin pembangkit semakin kuat, karena banyaknya pejabat PLN yang hidup berpesta pora di dalam maupun luar negeri. Terbukti, ada pejabat PLN di Sumatera Utara mengaku pernah kalah judi miliaran rupiah di Singapura,” kata brilian.

Dengan begitu bobroknay pengelolaan manajemen PLN di Sumatera Utara, sangat wajar jika Pansus Kelistrikan DPRD Sumatera Utara harus melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Kritikan dan protes masyarakat untuk mengakhiri krisis listrik PLN Sumatera Utara berjanji akan menuntaskan sampai Bulan Desember 2013. Pernyataan PLN Sumatera Utara untuk mengakhiri krisis listrik ditanggapi dingin seluruh lapisan masyarakat. Alasannya sudah beberapa kali PLN Sumatera Utara berjanji akan mengakhiri krisis listrik. Kenyataannya sampai batas waktu yang dijanjikan, PLN Sumatera Utara tetap saja melakukan pemadaman bergilir. Bahkan Brilian pesimis permasalahan listrik di Sumatera Utara bisa tuntas Desember 2013. Pasalnya, janji akan selesainya krisis listrik di Sumatera Utara pada bulan Desember 2013 kemungkina belum dapat diharapkan jika melihat masih adanya pembangkit yang mensuplly tegangang listrik ke Sumatera Utara belum beroperasi.

“Kami belum yakin permasalahan listrik di Sumatera Utara tuntas di bulan Desember 2013. Untuk itu perlu perpanjangan Pansus listrik di DPRD Sumatera Utara,” ungkap Brilian kepada wartawan Rabu 11 Desember 2013 di gedung dewan.
Kondisi listrik di Sumatera Utara semakin parah, listrik semakin sering mati. Proyek yang dijanjikan akan mampu memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara sudah delay (ditunda), salah satunya di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

Kita minta Ketua DPRD Sumatera Utara memperpanjang Pansus listrik dari DPRD Sumatera Utara hingga akhir Februari 2014. Dengan memperpanjang Pansus Listrik, pihaknya akan mengetahui persoalan lain, mengapa krisis listrik di Sumatera Utara tidak juga teratasi, Pansus akan mengundang langsung Direktur PT. PLN Persero dan ahli-ahli listrik dalam sebuah seminar.

Kinerja Pansus Listrik ke depan juga akan meminta data konkrit dari PLN terkait penggunaan listrik terhadap industri berdasarkan “entree by name”. Kami akan meminta data akurat terkait pemakaian listrik di setiap industri.

Persoalan listrik di Sumatera Utara semakin kusut dengan mundurnya Direktur Utara (Dirut) PT. PLN Nur Pamudji, Senin 9 Desember 2013. Banyak pihak menyesalkan langkah Dirut PLN yang memilih mundur dari jabatannya di saat persoalan listrik di Indonesia masih belum selesai, khususnya di Sumatera Utara. Kalangan DPRD Sumatera Utara khawatir akan terjadi pengunduran jadwal program-program kelistrikan sehingga krisis listrik kian bekepanjangan.

Brilian kepada wartawan Rabu 11 Desember 2013 di gedung dewan menilai pengunduran diri Dirut PLN menjadi babak baru bagi kondisi krisis listrik di Sumatera Utara dan berpotensi akan terus terjadi hingga tahun depan.
Posisi Dirut PLN sangat strategis. Jika Dirut bisa menyelesaikan krisis listrik di Sumatera Utara dan daerah lain di Indonesia, tentunya akan membuat pamor Pamudji melambung.

“Saat Dahlan Iskan (Menteri BUMN) gagal dalam pembangunan pembangkit 10.000 MW yang dijago-jagokan dalam tiga tahun ini tapi nyatanya dia tidak mengerjakan apa-apa dan malah meningkatkan biaya penggunaan dana APBN berlipat-lipat, selayaknya Nur Pamudji bisa lebih baik. Pamornya akan melambung,” ujarnya.

Brilian melihat Pamudji tidak jantan dengan memilih mundur, kendati dia memiliki tanggungjawab moral bagi Indonesia yang sedang mengalami masalah kelistrikan. Namun, secara pribadi Brilian melihat Pamudji memiliki alasan tertentu sehingga memiliki mundur daripada mengikuti desakan politik serta desakan dari pimpinan paling atas seperti menteri BUMN dan Presiden.

“Saya yakin begitu dia terima Bung Hatta Anti-Corupption Award, dia punya beban sangat berat. Harusnya dia berani dan lebih satria. Tapi saat ini kita sedang galak-galaknya membuat birokrasi yang bersih dan berani melawan. Kalau dicopot silakan, jangan mengundurkan diri karena akan negatif citranya. Beliau (Pamudji) yang tahu kondisinya seperti apa dan beliau ini tidak terbuka,” paparnya.

Pansus Listrik DPRD Sumatera Utara akan terus bekerja agar krisis listrik di Sumatera Utara segera berakhir. Untuk itu Brilian meminta Ketua Pansus Listrik Ajib Shah mendesak Ketua DPRD Sumatera Utara Saleh Bangun memperpanjang masa kerja Pansus sampai akhir Februari 2014. Pihaknya sudah berencana mengundang beberapa ahli kelistrikan dan eks Dirut PLN untuk menyampaikan solusi atas masalah kelistrikan di Sumatera Utara.

Kekhawatiran Brilian krisis listrik di Sumatera Utara tidak akan selesai terbukti. Sampai bulan Januari pemadaman masih terjadi. Warga Kota Medan kecewa menyusul listrik padam belasan jam di sejumlah lokasi. Padahal pemerintah pusat sudah menambah pasokan daya dengan mengadaan mesin sewaan dari luar negeri. Namun pemadaman listrik masih terjadi.

Menanggapi pemadaman listrik masih terjadi, kepada sejumlah wartawan Minggu 12 Januari 2014 Brilian mengatakan pemadaman yang dilakukan PLN sangat tidak nyaman. Segala aktivitas warga termasuk pelaku usaha terhenti total.
“Seharusnya PLN memberitahu kepada pelanggan sehari sebelum kalau ada pemadaman. Apalagi listrik padam berlangsung lama,” ingatnya.

Brilian mengaku beberapa warga Medan terutama pelaku usaha mengeluhkan kondisi listrik kepada dirinya. Masih juga terjadi pemadaman di tengah aktivitas rutin warga.

“Justru kita meminta kepala PLN agar senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat konsumen. Kita berharap pemadaman seperti zaman bahela jangan sampai kambuh lagi. Brilian meminta Gubernur Sumatera Utara agar mendesak pemerintah pusat segera menanggulangi persoalan yang dihadapi PLN dalam pembangunan pembangkit listrik di daerah ini. Beberapa persoalan masih mengganjal PLN seperti dalam hal pembangunan PLTA Asahan III. Begitu pula pembangunan jaringan PLTU Pangkalan Susu. Termasuk pasokan daya listrik yang tidak optimal dari pembangkit Labuhan Angin. Gubernur Sumatera Utara harus mengambil langkah statergis dan jitu dalam membenahi infrastruktur yang karut marut di provinsi ini.

“Jika masalah izin pinjam pakai lahan hutan lindung belum diterbitkan Kementrian Kehutanan bagi lokasi PLTA Asahan III, gubernur perlu mengundang Muspida Plus membicarakan hal ini ke pusat. Yang kita harapkan tidak terhenti karena secarik izin tersebut,” jelasnya.

Brilian menilai kondisi kelistrikan di Sumatera Utara sudah berada pada stadium akhir atau kondisi gawat darurat yang perlu diperhatikanb serius semua pihak, khususnya pemerintah pusat.

“pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN dan PLN Pusat sudah seharusnya melakukan langkah kongkrit dengan merombak secara total manajemen PLN yang ada di Sumatera Utara. Karena kita menilai mereka gagal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya,” kata Brilian kepada wartawan Senin 10 Februari 2014.

Usulan Brilian untuk menambah waktu Pansus Kelistrikan DPRD Sumatera Utara tidak teralisasi. Meski Pansus Kelistrikan sudah dihentikan, konsistensi Brilian dalam mengkritik krisis listrik yang terjadi di Sumatera Utara tetap dilakukan. Brilian melihat sejauh ini telah banyak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan manajemen kelistrikan di Sumatera Utara. Khususnya menyangkut pengoperasian sejumlah pembangkit maupun penyaluran yang dilakukan PLN di daerah ini.
Beberapa kali tim pansus Kelistrikan DPRD Sumatera Utara berencana menemui Menteri BUMN di Jakarta untuk membahas persoalan listrik, dengan berbagai alasan Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak bersedia menemui tim. Dalam kesempatan itu secara tegas kementrian ESDM mengatakan bahwa krisis listrik di Sumatera Utara murni kesalahan PLN dan harus diambil langkah-langkah kongkrit untuk itu.

Brilian memprediksikan, jika hal ini tidak segera ditangani oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat, dalam beberapa dekade mendatang Sumatera Utara akan gelap gulita dan para investor akan hengkang dari Sumatera Utara. Sekarang saja, tiga hingga empat jam listrik padam setiap hari. Namun anehnya PLN tenang-tenang saja. Kalau ditanya ada pembangkit yang rusak dan perlu perawatan.

Menyikapi persoalan ini, seharusnya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho bersama unsur muspida, segera memanggil jajaran PLN yang ada di daerah ini untuk mengetahui secara detail permasalahan apa yang sebenarnya terjadi hingga Sumatera Utara terus mengalami krisis listrik.

Gubernur Sumatera Utara diminta untuk tidak tutup mata melihat persoalan ini. Selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, Gubernur Sumatera Utara seharusnya mengambil kebijakan kongkrit mengingat listrik merupakan kebutuhan krusial masyarakat yang harus mendapat perhatian serius. Kalau perlu, Gubernur Sumatera Utara menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas persoalan ini.

Pemadaman bergilir yang dilakukan PLN akan menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Brilian mengingatkan, PLN di daerah ini untuk tidak memancing kemarahan masyarakat dan kaum buruh di Sumatera Utara khususnya kota Medan. Akibat permadaman listrik yang terjadi dua hingga tiga kali dalam satu hari telah berlangsung cukup lama, tanpa adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.

“Saya ingatkan pihak PLN agar segera melakukan upaya maksimal dalam mengatasi persoalan listrik di Sumatera Utara. Kekesalan masyarakat terhadap pelayanan buruk yang diberikan PLN sudah berada pada tingkat puncak. Saya khawatir, jika masyarakat sudah tidak dapat lagi meredam emosinya, pasti akan terjadi tindakan anarkis yang akan memberikan dampak negatif bagi ketertiban dan keamanan di Sumatera Utara,” kata Brilian kepada wartawan Kamis 1 Mei 2014.
Persoalan listrik di Sumatera Utara telah berlangsung lama, tetapi belum terlihat adanya upaya maksimal yang dilakukan pemerintah dalam hal ini PLN untuk mengatasi persoalan ini. Timbul pertanyaan, apakah pemerintah sudah tidak peduli lagi dengan berbagai persoalan yang kini dihadapi masyarakat Sumatera Utara, khsusunya persoalan listrik.

Pansus listrik sudah berulang kali melakukan pertemuan dengan PLN Sumatera Utara untuk membahas persoalan ini. Bahkan beberapa waktu lalu melalui rapat paripurna Tim Pansus yang diketuai H. Ajib Shah telah mengeluarkan beberapa rekomendasi agar pihak PLN segera mengatasi persoalan krisis listrik di Sumatera Utara.

Namun dari fakta yang ada di masyarakat, pihak PLN kelihatannya tidak merespon positif rekomendasi dikeluarkan DPRD Sumatera Utara, pemadaman semakin “menggila”. Pemadaman pernah terjadi tiga kali hingga empat hali. Ada kesan pihak PLN sengaja menantang DPRD Sumatera Utara dan masyarakat Sumatera Utara dengan kekuatan yang mereka miliki.

PDI Perjuangan pernah membuka posko untuk menerima keluhan masyarakat terhadap persoalan listrik, terutama pelayanan terhadap persoalan listrik. Berbagai upaya sudah dilakukan tapi pihak PLN tidak menanggapinya secara serius. Buktinya persoalan menyangkut listrik itu terus terjadi dengan berbagai macam persoalan yang intinya sangat merugikan masyarakat di daerah ini.

Agak aneh kalau alasan defisit pada saat tertentu seperti pemilu, kunjungan kerja presiden dan beberapa agenda penting lainnya, listrik tidak pernah padam. Tidak tahu persis bagaimana pihak PLN bekerja. Apa iya perusahaan sekelas PLN tidak memiliki strategi dan proyeksi kerja yang jelas. Atau mungkin telah menjadi banyak penyimpangan dalam pengelolaan manajemen maupun keuangan di tubuh PLN sehingga pelayanan yang diberikan tidak pernah maksimal.
Akibat pemadaman yang dilakukan PLN, masyarakat telah banyak mengalami kerugian baik jiwa maupun harta benda. Menurut data yang Brilian peroleh hampir 68 persen kebakaran yang terjadi di Kota Medan, akibat dari pemadaman listrik, sehingga beberapa banyak masyarakat yang menjadi korban. Dismaping itu berapa banyak buruh yang menjadi korban PHK, karena perusahaan terpaksa menurunkan produksinya akibat pemadaman listrik.