Komitemen Gubernur Sangat Dibutuhkan Selesaikan Persoalan Sosial

Medan, (Analisa). Penanganan masalah sosial di Provinsi Sumatera Utara harus ditangani secara komprehensif dengan melibatkan semua instansi yang ada. Masalah sosial bukan saja menjadi tanggung jawab Dinas Sosial semata, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk DPRD Sumut.

“Masalah sosial di Sumut tidak dapat terselesaikan jika hanya ditangani satu instansi saja. Mengingat begitu komp-leksnya permasalahan sosial yang ada di daerah ini. Pemprovsu harus memiliki komitmen dan strategi dalam menangani persoalan ini”, kata Ketua Komisi E DPRD Sumut Brilian Moktar SE,MM usai melakukan pertemuan dengan Dinas Sosial Jawa Timur dalam Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Sumut 20 sampai 24 Mei 2014 lalu.

Dalam pertemuan tersebut kata Brilian, Komisi E mendapat banyak masukan tentang bagaimana cara menangani masalah sosial di Jawa Timur. Meskipun tidak dapat tertangani secara tuntas, tetapi dengan komitmen yang dibangun Pemerintah Jawa Timur, secara berlahan masalah sosial di daerah itu dapat teratasi.

Contohnya saja terhadap penderita penyakit Kusta yang ada di Jawa Timur. Pemerintah setempat secara komprehensif telah mengalokasikan dana yang lumayan besar untuk mengatasi persoalan ini. Dalam penanganannya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustri dan Perdagangan memiliki peran masing-masing, yang hasilnya cukup maksimal.

Seperti halnya, terhadap penderita kusta yang masih basah (sakit-red) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Dalam tahap ini Pemerintah Jawa Timur menyiapkan seluruh sarana dan prasarana medis, baik rumah sakit maupun tenaga medisnya, termasuk dokter maupun pera-wat yang bertugas 24 jam.

Setelah mereka sehat, tanggung jawab beralih kepada Dinas Sosial dalam hal memenuhi kebutuhan sosialnya seperti halnya perumahan, makan serta layanan sosial lainnnya, termasuk pembinaan keterampilan agar mereka dapat mandiri. Untuk itu, dalam hal ini peran Dinas Pertanian serta Perindustrian dan Perdaga-ngan sangat penting dalam menyiapkan lahan dan materi keterampilan yang akan diterapkan, sekaligus upaya pemasarannya.

Dengan kondisi penderita kusta yang menjadi momok, awalnya masyarakat enggan membeli hasil-hasil pertanian maupun kerajinan yang mereka produksi. Namun dengan peran pemerintah yang secara terus menerus memberikan pemaha-man, akhirnya masyarakat setempat dapat menerima kehadiran mereka.

Ketegasan

“Awalnya menurut informasi yang saya peroleh dari Dinas Sosial Jawa Timur, koordinasi antara instansi ini memang agak sulit berjalan. Namun berkat ketegasan gu-bernur dan wakil gubernurnya, dengan memberikan pemahaman bahwa ini merupakan tanggung ja

wab seluruh mas-yarakat Jawa Timur, di bawah kendali langung pimpinan daerah bersama DPRD setempat, ak

hirnya proses penangan masalah sosial termasuk kusta berjalan secara baik”, kata Brilian Moktar.

Dengan julukan kota besar nomor dua setelah Jakarta kata Brilian Moktar, Surabaya saat sedikit bebas dari gelandangan dan Pengemis (Gepeng) serta penderita penyakit kusta yang keluyuran di tengah kota, meskipun ada jumlahnya sangat kecil. Tidak seperti di Medan, keberadaan Gepeng dan para penderita Kusta menjadi permasalahan utama, karena mereka selalu hadir di hampir semua persimpangan di daerah ini.

“Secara jujur kita sangat prihatin melihat penanganan masalah sosial di daerah ini. Kita tidak tahu persis dengan anggaran yang ada, penanganan masalah

sosial di daerah ini tidak pernah tuntas. Kita juga patut mempertanyakan komitmen Gubsu Gatot Pujonugroho maupun Wagubsu T Ery Nuradi dalam menyelesaikan persoalan ini. Karena fakta yang ada, persoalan sosial di Sumut dari tahun ke tahun terus bertambah”, kata Brilian.

Kadis Sosial Jawa Timur Soedjono dalam paparan singkatnya menjelaskan, saat ini dengan melibatkan seluruh instansi yang ada serta melakukan kerjasama dengan pihak swasta serta BUMN, upaya penanganan masalah sosial di daerah mereka, sudah sedikit dapat teratasi.

Saat ini melalui berbagai pelatihan dan keterampilan yang ada, baik itu di bidang pertanian peternakan, kerajinan meubel, otomotif, musik dan berbagai hal, para penyandang penyakit sosial di Jawa Timur sudah mulai mandiri. “Memang saya akui, komitmen

pemerintah Jawa Timur untuk menyelesaikan persoalan ini cukup tinggi. Di Jawa Timur masalah Sosial me

njadi tanggung jawab semua instansi dan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya Dinas Sosial”, kata Soedjono.

Dari paparan yang disampaikan Dinas Sosial Jawa Timur kata Brilian, tergambar jelas bahwa komitmen dan ketegasan Gubsu selaku kepala daerah untuk melihat persoalan sosial, sangat dibutuhkan. Karena tanpa itu, upaya untuk menyelesaikan persoalan sosial di Sumut hanya omong kosong.

Adapun rombongan Komisi E yang melakukan kunjungan kerja tersebut yakni Kamaluddin Harahap selaku Koordinator Komisi E, Nurhasanah, Sudirman Halawa, Ir Jhon Hugo Silalahi, Sopar Siburian, Endamora Lubis, Fahru Rozi, Andi Arba, Zulkifli Husein, Syahrial Harahap, Amsal Na-sution. Ferry Suando Tanuray Kaban, Abu Bokar tambak. Rahmiana Delima Pulungan dan Arlene Manurung. (di)