Ketua Komisi E DPRD SU Brilian Moktar Ingatkan PLN, Jangan Pancing Kemarahan Masyarakat dan Buruh di Sumut
Medan, (Analisa). Anggota DPRD Sumut Brilian Moktar SE,MM mengingatkan Perusahan Listrik Negara (PLN) di daerah ini untuk tidak memancing kemarahan masyarakat dan kaum buruh di Sumut khususnya Kota Medan, akibat pemadaman listerik yang terjadi dua hingga tiga kali dalam satu hari dan telah berlangsung cukup lama, tanpa adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.
“Saya ingatkan pihak PLN agar segera melakukan upaya maksimal dalam mengatasi persoalan listrik di Sumut. Kekesalan masyarakat terhadap pelayanan buruk yang diberikan PLN sudah berada pada tingkat puncak. Saya khawatir, jikala masyarakat sudah tidak dapat lagi meredam emosinya, pasti akan terjadi tindakan anarkis yang akan memberikan dampak negatif bagi ketertibana dan keamanan di Sumut”, kata Brilian Moktar kepada Analisa, Kamis (1/5) ketika dimintai komentarnya terkait permasalah listrik yang terjadi di Sumut.
Menurut Brilian Moktar yang juga merupakan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Listrik DPRD Sumut, persoalan krisis listrik di Sumut telah berlangsung cukup lama, tetapi kita belum melihat adanya upaya maksimal yang dilakukan pemerintah dalam hal ini PLN untuk mengatasi persoalan ini. Timbul pertanyaan, apakah pemerintah sudah tidak perduli lagi dengan berbagai persoalan yang kini dihadapi masyarakat Sumut, khu-susnya persoalan listrik kata Brilian.
Ia menuturkan, Pansus Listrik telah berulang kali melakukan pertemuan dengan PLN Sumut untuk membahas persoalan ini. Bahkan beberapa waktu lalu melalui rapat paripurna Tim Pansus yang diketuai H.Ajib Shah telah mengeluarkan beberapa rekomendasi agar pihak PLN segera mengatasi persoalan krisis listrik di Sumut.
Namun dari fakta yang ada di masyarakat, pihak PLN kelihatannya tidak merespon positif rekomendasi tersebut. bahkan setelah rekomendasi itu dikeluarkan DPRD Sumut, pemadaman semakin “menggila”. Bahkan, pemadaman pernah terjadi tiga hingga empat kali dalam satu hari. Ada kesan pihak PLN, sengaja menantang DPRD dan masyarakat Sumut, dengan kekuatan yang mereka miliki, kata Brilian.
Ia menuturkan, Farksi PDI perjuangan beberapa waktu lalau pernah membuka Posko untuk menerima keluhan masyarakat terhadap persoalan listrik ini, terutama pelayanan buruk yang diberikan oleh petugas PLN. Berbagai upaya sudah kita lakukan, tetapi pihak PLN tidak menanggapinya secara serius. Buktinya persoalan menyangkau listrik ini terus terjadi dengan berbagai macam persoalan, yang intinya sangat merugikan masyarakat di daerah ini.
Menurut Brilian, yang agak aneh, kalau alasan defisit, pada saat saat tertentu seperti Pemilu, kkunjungan kerja Presiden dan beberapa agenda penting lainnya, listrik tidak pernah padam. Kita tidak tahu persis bagaimana bagaimana pihak PLN ini bekerja. Apa iya perusahaan sekelas PLN tidak memiliki strategi dan proyeksi kerja yang jelas, dalam meme-nuhi kebutuhan masayarakat akan listrik. Atau mungkin telah terjadi banyak penyimpangan dalam pengelolaan manajemen maupun keuangan di tubuh PLN, sehingga pelayanan yang diberikan tidak pernah maksimal.
Kerugian
Akibat pemadaman yang dilakukan PLN, masyarakat telah banyak mengalamai kerugian baik jiwa maupun harta benda. Menurut data yang ia peroleh, hampir 68 persen kebakaran yang terjadi di Kota Medan, akibat dari pemadaman listrik, sehingga berapa banyak masayarakat yang menjadi korban. Disamping itu, berapa banyak buruh yang menjadi korban PHK, karena perusahaan terpaksa menurunkan produksinya akibat, pemadaman listrik.
Demikian pula halnya yang terjadi terhadap peralatan rumah sakit baik swsata maupun pemerintah. Bhakan yang lebih ironi lagi, ada pasien hampir saja meninggal dunia, karena saat menjalani operasi, mendadak lampu padam. Jadi wajar saja bila satu saat emosi masyarakat tidak dapat terken-dali, akan terjadi tinadakan anarkis, terhadap PLN. Hal ini meskinya harus disikapi serisus dan saya ingatakan PLN jangan anggap enteng dalam menyikapi persoalan ini, kata Brilian Moktar.
Terlepas dari itu, kata Brilian, ia juga sangat menyayangkan tidak adanya sikap tegas dari pemerintah Provinsi Sumatera (Pemprovsu) untuk mengatasai persoalan ini. Sebagai kepala daerah, Gubsu Gatot Pujonugroho dinilai agak lamban melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga penangan masalah listyerik di Sumut tidak berjalan maksimal.
Buktinya, ada beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Surabaya, Sumatera Selatan dan Batam, mereka malah surplus listeri, Anehnya mereka bisa , kenapa Sumut tidak. Bernbagai hal ini yang perlu kita tindak lanjuti.
“Sebagai Kepala daerah Gubsu semestinya melakukan langkat cepat dan tepat mengatasi persoalan listrik di Sumut, mengingat listrik me-rupakan kebutuhan vital, baik untuk kepentingan masyarakat secara luas, maupun perekonomian di Sumut. Jika Gubsu tidak mampu mengatasi per-soalan listrik di Sumut, sebaiknya mundur saja. Karena untuk mengurusi ini saja tidak becus, konon lagi mengurusi persoalan yang lain”, kata Brilian Moktar.
Kepada aparat hukum, Brilian yang juga merupakan Ketua Komisi E DPRD Sumut, meminta, untuk terus melakukan penyelidikan terhadap ber-bagai penyimpangan yang telah dilakukan oknum PLN. Para koruptor di tubuh PLN ini harus dibongkar dan diusut tuntas, sehingga kita tahu apa sebenarnya penyebab terjadinya krisis listrik di Sumut. (di)
