Kepmen Penetapan Label SNI pada Mainan Anak Cacat Hukum

Medan, (Analisa). Anggota DPRD Sumut Brilian Moktar menilai, Keputusan Menteri (Kepmen) Perindustrian tentang penetapan label Standar Nasional Indonesia (SNI) pada mainan anak cacat hukum dan perlu ditinjau ulang.

Alasannya, sebagaimana yang disampaikan juru bicara Presiden Dipo Alam, sehubungan dengan akan dilangsungkannya Pemilu Presiden (Pilpres), sejak Januari 2014, Presiden mengintruksikan semua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk tidak mengeluarkan Kepmen dan kebijakan apapun, terkecuali sifatnya mendesak dan darurat.

Sementara Kepmen tentang penetapan label SNI pada mainan anak ini dikeluarkan Februari 2014. Kalaupun itu harus dilakukan, pemerintah sebaiknya memberikan tenggang waktu tiga hingga enam bulan sebagai upaya sosialisasi kepada para pedagang, sebelum keputusan itu dijalankan secara utuh.

“Saya menilai Kepmen ini sebenarnya, hanya menjadi ajang pemerasan bagi para pedagang mainan anak. Buktinya, terhadap stok barang yang ada, bila didaftarkan kepada instansi bersangkutan, boleh diperjualbelikan. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah pendaftaran stok barang itu dapat dilakukan secara gratis, tanpa dipungut biaya”, kata Brilian Moktar saat meninjau beberapa toko mainan anak yang ada di Kota Medan, Kamis (1/5).

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan, dari berbagai bentuk mainan anak yang diperjualbelikan tersebut, tidak satupun produk yang dinilai berbahaya. Namun anehnya mengapa pemerintah begitu ngotot menetapkan label SNI terhadap mainan anak, dibarengi dengan berbagai ancaman terhadap para pedagang.

Mematikan

Atas tindakan ini ujar Brilian, pemerintah kayaknya sengaja ingin mematikan Usaha Kecil Menengah (UKM). karena dari data yang diperoleh, hampir 80 persen mainan anak yang beredar adalah produksi dalam negeri, selebihnya baru produk impor. Jadi kalau pemerintah ingin mengangkat produk dalam negeri, stop saja produk impor. Tidak mesti harus menetapkan label SNI, yang hanya membingungkan dan meresahkan para pedagang.

“Yang perlu label SNI itu sebenarnya mainan bapak-bapak atau mainan ibu-ibu, kalau mainan anak sebenarnya tidak begitu penting. Saya khawatir penetapan label SNI ini hanya untuk kepentingan oknum atau golongan tertentu, sehingga para pedagang kecil yang menjadi korban”, kata Brilian Moktar.

Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan Hasyim dan Dr. Sofyan Tan yang merupakan caleg dari PDI Perjuangan yang dipastikan lolos sebagai anggota DPR-RI 2014-2019, yang juga merupakan dewan pembina dan Dewan Penasehat Asosiasi Retail Mainan Anak Kota Medan

Kedua politisi ini, meminta pemerintah untuk meninjau kembali penetapan label SNI pada mainan anak, karena hal ini sangat meresahkan pedagang.

Sementera Ketua Asosiasi Retail Mainan Anak Kota Medan Ayang mengatakan, soal keberatan para pedagang tentang penetapan label SNI ini. Telah mereka sampaikan kepada Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumut dan Kota Medan, agar aspirasi mereka dapat tersahuti dan didengar pemerintah.

“Kami para pedagang retail mainan Kota Medan meminta pemerintah untuk mencabut kembali Kepmen tersebut. karena hal tersebut sangat meresahkan. Kami hanya pedagang eceran, seharusnya pemerintah menekan importirnya sebagai produsen, bukan kami”, kata Ayang.

Firdaus salah seorang pedagang di Sei Sikambing menyebutkan, dalam hal penetapan label SNI ini, pemerintah kayaknya kurang kerjaan. Padahal, banyak persoalan lain yang lebih penting diurusi pemerintah, ketimbang mainan anak.

“Produk mainan anak yang kami jual sebenarnya untuk kalangan keluarga menengah ke bawah. Jadi kalau pemerintah harus menetapkan label SNI, kami khawatir anak-anak dari keluarga tersebut tidak akan mampu membeli mainan. Hal ini sebenarnya patut disikapi pemerintah”, kata Firdaus. (di)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *