Ini Soal Perundang-undangan

Oleh: Fahrin Malau

PEDAGANG Pasar Timah yang berada di Jalan Timah, pada 2013 melakukan perlawanan terhadap pengembang yang akan membangun fasilitas pasar tersebut. Mereka menolak untuk pindah ke lokasi penampungan sementara.

Pedagang menilai, penampungan sementara hanya salah satu cara untuk menggusur pedagang agar pengembang bisa leluasa membangun. Perlawanan para pedagang men­dapat dukungan dari Anggota DPRD Sumatera Utara Brilian Moktar.

Sejak awal, Brilian Moktar sudah menentang pembangunan Pasar Timah yang dinilai tidak propedagang. Setelah dua tahun persoalan itu hening, kini perseteruan muncul kembali. Pedagang kembali melawan. Begitu juga Brilian Moktar, menolak pembangunan pasar itu. Mengapa pedagang dan anggota dewan itu sangat antusias menolak pembangunan Pasar Timah? Berikut ini petikan wawancara dengan Brilian Moktar, Rabu (11/1).

Analisa: Apa yang menjadi hal krusial sehingga Anda begitu antusias menentang pembangunan Pasar Timah?

Brilian: Pertama, waktu itu saya diminta membantu kawan-kawan yang tinggal di Jalan Suasa. Sebenarnya saya tidak tahu bahwa akan ada pembangunan di Pasar Timah. Yang saya tahu akan dibuat penampungan sementara. Setelah saya lihat, saya menilai memang Pasar Timah tidak layak dibangun, sebab di seputaran pasar itu adalah kawasan rumah penduduk. Meliputi Jalan Emas, Suasa, Kuningan, Tembaga, Logam, Waja dan Besi. Sebelumnya saya pelajari terlebih dahulu kronologinya. Saya pun ketemu sama pengembang.

Saya kemukakan kalau pembangunan Pasar Timah tidak layak dilakukan. Permintaan saya mendapat perlawanan dari pengembang, bahkan saya sama pengembang sempat bertengkar. Sebagai anggota dewan saya punya tugas untuk melakukan pengawasan. Selain itu, sebagai anggota DPRD Sumut dari Partai PDI Perjuangan yang merupakan partai membela “wong cilik”. Jadi jelas posisinya. Selanjutnya saya mempelajari lebih dalam. Saya juga memanggil Yeni Karo-karo pengurus PDI Perjuangan di Medan Area. Saya mengingatkannya tentang pesan Ibu Megawati. Dalam kasus ini harus ada kehadirannya, kehadiran PDI Perjuangan pada waktu rakyat lagi susah. Ironisnya pedagang justru mendapat tekanan dari para pejabat termasuk pihak kepolisan dan PD Pasar.

Saya tidak takut walau ada tekanan. Sebagai wakil rakyat, yang perlu dipegang adalah undang-undang. Siapa pun yang melanggar pasti saya tentang. Saya pun semakin dalam masuk. Pihak pengembang berdalih sudah memiliki izin prinsip dari Walikota Medan. Lalu saya menanyakan langsung kepada Walikota Medan. Waktu itu dijabat Pjs Zulmi Eldin. Dari situlah saya tahu jika Walikota Medan tidak pernah mengeluarkan izin prinsip kepada siapa pun terkait pembangunan Pasar Timah. Mengetahui itu, saya semakin serius mempelajari persoalan Pasar Timah. Untuk mendapat penjelasan lebih dalam, saya kembali menemui Pak Eldin di Balai Kota. Di sana Pak Eldin kembali menekannya tidak pernah mengeluarkan izin prinsip.

Terakhir melalui media, pengembang menyebutkan sudah memegang izin prinsip. Saya kirim pesan singkat kepada walikota apa benar izin prinsip sudah dikeluarkan? Sampai saat ini (waktu wawancara dengan Brilian Moktar red) belum dibalas. Saya mau tanya kebenarannya. Saya sebagai peyelenggaran negara dan walikota juga penyelenggara negara. Walaupun saya berada di provinsi, tapi ini dapil saya. Saya meminta Pak Eldin menghormati surat yang dia keluarkan. Kalau berdasarkan surat yang dikeluarkan Pak Eldin pasti tidak bisa. Karena ada tanah warga, kepentingan umum di Pasar Timah.

Analisa: Masyarakat melihat Anda sebagai angota DPRD Sumut sangat peduli dengan persoalan Pasar Timah ini. Sementara di DPRD Medan tidak ada getol membahasnya. Bagaimana Anda menanggapinya?.

Brilian: DPRD kota atau kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, jelas yang dipegang satu yakni undang-undang. Pertanyaannya siapa yang mau peduli bongkar undang-undang? Itu saja. Tidak ada penjelasan Pancasila yang lain. Tidak ada penjelasan undang-undang yang lain. Semua sama, hanya ada satu. Undang-undang tentang jalan satu. Tidak mungkin ada dua atau tiga undang-undang tentang Jalan. Pertanyaannya mau atau tidak anggota dewan melihat. Begitu juga peraturan jalur hijau hanya ada satu. Tidak mungkin peraturan jalur hijau ada tiga. Bila terjadi penyimpangan, mau atau tidak mereka tanya kepada eksekutif. Kami bekerja undang-undangnya sama yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013, jadi kita bekerja hanya membela rakyat.

Analisa: Jadi persoalan izin juga wewenang Anda?

Brilian: Ya. Sama-sama punya wewenang. Itu (Pasar Timah red) dapil saya. Kalau DPRD provinsi tidak punya wewenang, berarti ada pemisahan wewenang. Terus kalau ada pemisahan wewenang, provinsi tidak perlu minta ke kota dan kebupaten. Begitu juga kota dan kabupaten tidak perlu minta ke provinsi. Jadi DPRD tidak perlu urus gubernur. DPR RI tidak perlu urus presiden. Itu tidak bisa. Untuk apa kita bagi dapil? Saya punya wewenang pada pasar itu. Wewenang saya selaku pengawas. Secara registrasi tidak punya wewenang saya, tapi DPRD Medan. Tapi sekali lagi sebagai pengawasan saya punya wewenang.

Analisa: Jadi masalah Pasar Timah hanya persoalan administrasi? Bagaimana kalau secara admistrasi sudah terpenuhi?

Brilian: Pak Eldin juga pernah mengatakan sama saya: setelah mereka menyelesaikan adminsitrasi, dipelajari terlebih dahulu, baru dikeluarkan izin prinsip. Bukan berarti setelah administrasi dipenuhi serta merta dikeluarkan izin prinsip. Perlu ada kajian layak atau tidak. Banyak aspek yang harus diperhatikan.

Analisa: Kalau direvitalisasi bukankah akan semakin bagus?

Brilian: Mengapa saya menghempang? Ingat, berdasarkan surat walikota pembangunan Pasar Timah berat. Karena ada tanah warga yang menolak dibangun, karena ada jalur hijau. Kalau rakyat tidak boleh membangun di jalur hijau, mengapa pemerintah boleh membangun? Harusnya adil. Kemudian sisa rel kereta api menurut pemerintah itu adalah jalur hijau. Kesepakatan saya waktu dulu bersama kepala PT KA, jika ada sisa tanah terlebih dahulu diprioritaskan kepada warga. Alasannya sederhana, rumah mereka dibongkar tidak ada ganti rugi jadi mendapat prioritas.

Tapi nanti tunggu selesai. Tapi be­lum lagi selesai sudah dikasih sama pe­ngembang. Bahkan di media, pe­ngembang pernah mengatakan sudah setor miliaran rupiah. Pertanyaan setor ke mana? Apa masuk ke kas Negara? Jangan lakukan pembohongan publik lagi. Saya sebagai anggota dewan berhak mempertanyakan itu, kalau memang sudah menyetor kepada negara karena sudah disampaikan ke publik. Saya punya wewenang untuk mengetahui kebenarannya. Itu bagian dari pengawasan.

Analisa: Revitalisasi adalah program pemerintah. Kini ada investor datang mau membangun pasar. Apa itu lebih baik?

Brilian: Revitalisasi pasar yang dimaksud presiden adalah yang dilakukan pemerintah dan uangnya juga dari pemerintah pusat dan bukan pihak ketiga. Sedangkan pembangunan Pasar Timah yang katanya revitalisasi adalah salah. Mereka salah mengartikan surat DPRD Medan. Pemerintah pusat meminta untuk membaguskan pasar, bukan dijadikan bertingkat, bukan dibangun menjadi hotel. Apa pasar tradisional bisa dibuat hotel atau dibuat apa yang lainnya? Aneh dan saya rasa sudah salah dari permohonan ini.

Analisa: Menurut Anda, apakah istilah revitalisasi Pasar Timah untuk pengalihan saja?

Brilian: itu terserah Pemko Medan. Tapi program Pak Jokowi, disiapkan anggaran dari pusat dan dikerjakan oleh pemerinah daerah. Dibersihkan dan dirapikan, tidak membuat rakyat menderita.

Analisa: Jadi Anda melihat pembangunan Pasar Timah yang mau dilakukan tidak pantas memakai istilah ravitalisasi?.

Brilian: Jelas tidak pantas. Karena itu pihak terkait dan berwajib harusnya memproses, sehingga tahu duduk persoalannya.

Analisa: Jadi karena ini dapil An­da, makanya Anda mati-matian mem­bela warga kawasan Pasar Timah? Itu sebelumnya Anda maksudkan?

Brilian: Saya mati-matian membela persoalan ini karena undang-undang, karena sudah menyimpang dari hokum.

Analisa: Juga bukan ada soal sentimen?

Brilian: Tidak ada soal sentimen. Mau sentimen apa saya sama dia dan sentiman apa dia sama saya?

Analisa: Andaikata, ini masih andaikata, Walikota Medan mengeluarkan izin prinsip apa komentar Anda?

Brilian: Pertanyaannya, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Kalau tidak, kita berhak menggugat sebagai anggota dewan. Saya minta kepada DPRD Medan untuk melakukan hak interpelasi. Menanyakan dasarnya apa mengeluarkan izin prinsip? Silakan walikota buat apa saja, selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak masalah.sosialisasi-mitigasi-bencana-gempa-harus-digalakkan-319745-1