Infrastruktur dan Buruknya Pelayanan Publik Masih Menjadi Dilema di Masyaraka
Medan, (Analisa). Paripurna DPRD Sumut melaporkan berbagai temuan tim reses yang dilakukan anggota dewan dalam ‘menjemput’ aspirasi maupun persoalan yang dihadapi masyarakat di dapil (daerah pemilihan) I sampai XI daerah kabupaten/kota se-Sumut, Selasa (18/6) dipimpin ketua dewan H Saleh Bangun didampingi wakil ketua dewan Ir.H Chaidir Ritonga MM dan Ir H Kamaluddin Harahap MSi.
Melalui paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur H.T Erry Nuradi, Kapoldasu Irjen. Pol. Drs Syarief Gunawan, Pangdam I/BB Mayjen. TNI. Burhanuddin Siagian pejabat SKPD jajaran Pemprovsu, masing-masing jurubicara tim reses melaporkan hasil kegiatan di dapilnya, seperti dapil 1 (Medan), dapil II (Deliserdang), dapil III (Sergai dan Tebingtinggi), dapil IV (Batubara, Asahan,Tanjungbalai), dapil V (Tapsel, Padangsidimpuan, Madina, Paluta dan Palas), dapil VI (Labuhanbatu, Labura, Labusel), dapil VII (Nias, Nisel, Nias Barat, Nias Utara, Gunung Sitoli), dapil VIII (Taput, Tapteng, Sibolga, Taput, Samosir, Tobasa, Humbahas), dapil IX (Siantar Simalungun), dapil X (Karo, Dairi, pakpak Bharat), dapil XI (Binjai, Langkat).
Dari temuan tim reses, hampir semua Dapil I-XI melaporkan terjadinya kerusakan infrastruktur jalan dan sarana pelayanan publik, yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah Provinsi maupun kabupaten.
Seperti penuturan Anggota DPRD Sumut Dapil Kota Medan Ir Washingtoin Pane dan Brilian Moktar yang menyebutkan, masalah e-KTP, pelayanan kesehatan seperti Jamkesmas, Jamkesda dan pembagian jatah Beras Miskin (Raskin) yang tidak tepat sasaran, serta sulitnya pengurusan akte kelahiran dan KK serta buruknya pelayanan sarana air bersih oleh PDAM Tirtanadi, masih menjadi permasalahan di tengah masyarakat.
Seperti halnya di Kecamatan Helvetia, terkait belum tersedianya sarana pembuangan air yang memadai seperti parit, membuat warga kewalahan tatkala musim hujan yang menyababkan banjir. Demikian juga begitu buruknya pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat pengguna Jamkesmas dan Jamkesda.
Geng motor
Kemudian, keberadaan geng motor yang sangat meresahkan masyarakat, karena saat ini geng motor yang pada umumnya didominasi anak-anak muda, tindakan mereka semakin brutal dengan melakukan penganiayaan dan bahkan perampokan, sehingga bila malam warga sangat ketakutan untuk keluar rumah.
Selain itu, di Medan Tuntungan, warga memohon perhatian Pemerintah Kota Medan untuk melakukan perluasan areal perkuburan, khususnya di kawasan Simalingkar B. Menurut Washington, areal perkuburan yang sudah ada saat ini, kondisinya sudah sangat tidak memadai lagi, sehingga perlu dicari alternatif lain.
Sementara di Kecamatan Medan Selayang, warga mengeluhkan tentang kurangnya sarana lampu jalan dan pengawasan dari pihak kepolisian. Pada hal, daerah itu merupakan daerah rawan kejahatan, terutama pada malam hari, akibat menjamurnya cafe-cafe yang kerap kali mengundang keributan.
Hal senada juga diungkapkan masyarakat di Kecamatan medan Amplas, Medan Johor Medan Marelan, Medan Polonia, yang meminta agar pihak kepolisian melakukan pengawasan secara rutin, dengan membanguan pos-pos polisi serta meningkatkan Siskamling.
Di Dapil II (Deli serdang), menurut ketuanya sekaligus juurubicaranya Syafrida Fitrie, perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, drainase harus terus dilaksanakan, karena banyak yang rusak dan tidak terawat. Menertibkan dum truk pengangkut galian C yang melebihi tonase dan tidak punya izin. Mengintensifkan sosialisasi terhadap program pemerintah terkait jamkesmas, Jamkesda, kredit usaha rakyat, PNPM serta bantuan terhadap penyandang cacat mental.
Sementara dapil III melaporkan persoalan galian C di Sipispis dan masih beroperasinya pukat gerandong di perairan Sergai dikeluhkan masyarakat dan minta segera ditertibkan, juga ditemukan fakta di lapangan kasus sengketa tanah masyarakat dengan PT PN III, masih menjadi permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat setempat. (di)