Kadinsu Sampaikan Tujuh Rekomendasi kepada Capres/Cawapres
Medan, (Analisa). Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara (Kadinsu) menyampaikan tujuh rekomendasi kepada Capres/Cawapres yang akan bertarung pada pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang.
Ketujuh rekomendasi tersebut merupakan hasil acara “Kupas Tuntas Visi dan Misi Ekonomi Capres/Cawapres RI 2014” yang digelar Kadinsu di Hotel Garuda Plaza Medan, Kamis (26/6).
Rekomendasi disampaikan melalui Tim Sukses Pemenangan pasangan Capres/Cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (H.Gus Irawan Pasaribu, SE,Ak, MM-H.Fadli Nurzal, S.Ag) dan pasangan Capres/Cawapres nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla (Brilian Moktar,SE,M.Si-Sarma Hutajulu,SH) didahului dengan penandatangan bersama.
Ketua Umum Kadinsu, Ivan Iskandar Batubara menegaskan, untuk membangun Indonesia lebih baik dan sejahtera ke depan sesuai amanah institusi UUD 45, syarat mutlaknya adalah ekonomi negara harus maju, ditandai dengan semakin bergairahnya kondisi dunia usaha di daerah-daerah.
Karena semakin bergairahnya kondisi dunia usaha berarti akan membuka peluang kerja lebih luas dan pada gilirannya perekonomian masyarakat secara global akan bertambah baik.
Karena itulah, para pelaku usaha dan industri nasional yang tergabung dalam Kadinsu, sangat membutuhkan jaminan dari Capres/Cawapres agar lima tahun ke depan bisa lebih aman dan nyaman dalam berusaha.
Disebutkan, Sumut sebagai daerah ketiga terbesar sebagai penghasil devisa negara dari sektor perkebunan dan industri setelah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Papua sudah selayaknya mendapat jaminan untuk diperlakukan lebih baik, setelah sekian lama kepentingannya cenderung masih terkesan diabaikan oleh pemerintah pusat.
“Momen pelaksanaan Pilpres ini kami anggap sebagai kesempatan terbaik untuk menyampaikan uneg-uneg atau permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di Sumut, dengan harapan ke depan akan diperlakukan seadil-adilnya,” ujar Ivan.
Kontrak Politik
Menurut Ivan, kedua pasangan Capres/Cawapres ditantang untuk menandatangani ketujuh rekomendasi dimaksud sebagai kontrak politik dan paling lambat berkasnya sudah dikembalikan lagi ke Kadinsu pada 7 Juli 2014 atau dua hari sebelum pemungutan suara Pilres berlangsung, dengan ketentuan untuk dilaksanakan Capres/Cawapres terpilih nanti.
Ketujuh rekomendasi tersebut adalah Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mempercepat pengembangan dan pemberdayaan ekonomi yang kuat serta mandiri dalam menghadapi masyarakat ekonomi global.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai komitmen atas percepatan pembangunan infrastruktur yang didukung dengan suprastruktur di Sumatera Utara.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih berkomitmen mempercepat pembangunan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung sebagai Deep Sea Port yang terintegrasi pada Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan Sistem Logistik Daerah (Sislogda) sebagai salah satu cara menurunkan biaya logistik di Sumut dan mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan berkomitmen memajukan daya saing dunia usaha di Sumatera Utara.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mencabut Inpres No.6 Tahun 2013 (yang merupakan kelanjutan Inpres No.10 Tahun 2011) tentang moratorium (penundaan) izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih memberikan bagi hasil perkebunan negara kepada pemerintah daerah Sumatera Utara.
Terakhir, Presiden dan Wakil Presiden terpilih menjaga kepastian hukum, tegaknya rule of law dan serta melanjutkan strategi pembangunan yang jelas dengan sasaran tegas, konsisten dalam keputusan dan pelaksanaannya sebagai prasyarat penting agar masyarakat di dalam dan luar negeri melihat Indonesia memiliki tingkat konsistensi yang dapat diandalkan.
Acara yang difasilitasi Hendra Arbie dan dipandu moderator Wahyu T dengan panelis Prof Dr M.Arif Nasution, MA itu dihadiri jajaran Wakil Ketua Umum Kadinsu, antara lain Drs.Khairul Mahalli, Syafruddin Siregar,SH, Dayan Sutomo dan Ade Putra Pandana Nasution, Direktur Eksekutif Hendra Utama, Ketua Dewan Pertimbangan Yopie S Batubara, pelaku usaha, akademisi, penasehat hukum serta undangan lainnya. (rama)