Gubernur Harus Lakukan Pemetaan Persoalan di Sumut

Oleh: Fahrin Malau.

SENIN, 17 Juni 2013 lalu, Menteri dalam negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi resmi melantik Gatot Pujo Nugroho dan T. Erry Nuradi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Di hadapan para undangan, Mendagri mengingatkan menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai gubernur dan wakil gubernur tidaklah mudah. Bila tugas ini dijalankan secara niat yang ikhlas dan hati yang jujur, sesungguhnya menjadi seorang kepala daerah adalah tugas yang sangat mulia yakni meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak.

Bukan saja Mendagri, masyarakat Sumatera Utara berharap selama masa kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho dan T. Erry Nuradi lima tahun ke depan dapat membawa perubahan yang lebih baik yakni meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Brilian Moktar menilai hal yang paling utama dilakukan gubernur dan wakil gubernur adalah merealisasikan visi dan misi. Selama yang dia ketahui, gubernur yang terpilih oleh rakyat hanya menggumbar janji kepada rakyat, tidak ada satu pun visi dan misi yang tercapai. Bila pelantikan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Utara tidak bisa mewujudkan visi dan misi, pelantikan yang dilakukan tidak ada artinya.

“Jika visi dan misi yang disampaikan tidak dapat terealisasi, maka kita hanya memilih boneka, karena tidak dapat berbuat apa-apa kepada rakyat. Sesuai dengan yang disampaikan Mendagri dalam pelantikan bahwa pemimpin yang baik adalah pimpinan yang dapat bertanggungjawab dalam mensejahterakan rakyat. Jika itu tidak terwujud, maka jelas kita hanya memilih boneka dalam jangka lima tahun ke depan,” ungkapnya.

Diakui Brilian, selama dua tahun kepemimpinan Gatot, sarat dengan upaya untuk memenangkan dirinya pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu). Selama dua tahun kinerja gubernur dikuasai dengan informal leader. Kinerja nyata untuk mensejahterakan rakyat itu masih jauh dari harapan. Dengan terpilihnya Gatot sebagai gubsu, dapat bekerja lebih fokus dan tidak dikuasai oleh informal leader agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Menurut Brilian, ada lima tugas penting yang harus dilakukan gubsu yakni pertanian, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan ditambah infrastruktur. Sejak lama Sumatera Utara dikenal sebagai daerah pertanian. Hanya saja, potensi pertanian di Sumatera Utara terus mengalami kemunduran. Pemerintah selalu mengatakan Sumatera Utara berhasil meningkatkan pertaniaan dengan membeberkan angka-angka yang keluarkan Badan Pusat Statistik. Data dari BPS dilakukan lima tahun sekali.

“Bagi saya, indikator keberhasilan pertanian apabila pemerintah Sumatera Utara berhasil mengendalikan bahan kebutuhan pokok. Kenyataannya, pemerintah Sumatera Utara tidak berhasil mengendalikan kebutuhan bahan pokok. Dulu Kabupaten Deliserdang sebagai lumbung beras. Sekarang Kabupaten Deliserdang tidak bisa dikatakan lumbung beras. Dulu Tanah Karo dikenal sebagai daerah penghasil sayur dan buah. Kenyataannya, produksi sayur dan buah di Tanah Karo terus mengalami penurunan. Begitu juga dengan daerah lainnya,” jelasnya.

Terus merosotnya hasil produksi pertanian di Sumatera Utara bukti dari kegagalan Pemerintah Sumatera Utara. Harusnya, Sumatera Utara yang memiliki daerah terluas di provinsi di Pulau Sumatera bisa menjadi daerah penghasil pertanian terbesar di Pulau Sumatera. Banyak lahan pertanian di Sumatera Utara berubah fungsi. Misalnya menjadi lahan perkebunan sawit. Sudah seharusnya Pemerintah Sumatera Utara tidak lagi mengeluarkan izin untuk lahan perkebunan sawit, mengingat jumlahnya sudah terlalu banyak. Sudah saatnya Pemerintah Sumatera Utara lebih menfokuskan lahan pertanian yang terus menyempit. Bila ini tidak menjadi prioritas Pemerintah Sumatera Utara, dikhawatirkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Sumatera Utara harus membeli dari daerah lain.

Pendidikan

Keberhasilan Pemerintah Sumatera Utara meningkatkan kualitas pendidikan masih belum mengembirakan. Selama ini indikator keberhasilan pendidikan dengan melihat tingkat kelulusan siswa pada Ujian Nasional (UN). Menurut Brilian, UN tidak bisa dijadikan indikator keberhasilan pendidikan. Selama ini pelaksanaan UN banyak terjadi kecurangan.

Keberhasilan pendidikan dengan melihat berapa banyak Sumatera Utara menjuarai berbagai even pendidikan tingkat nasional dan internasional. Semakin banyak siswa Sumatera Utara berhasil mendapatkan mendali di berbagai even pendidikan, berarti semakin baik mutu pendidikan. Misalnya pada pelaksanaan Festival & Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang dilaksanakan di Sumatera Utara. Bila siswa Sumatera Utara berhasil menjadi juara umum baru menjadi indikator pendidikan di Sumatera Utara berhasil. Sebaliknya, bila Sumatera Utara tidak berhasil sebagai juara sangat pantas pendidikan di Sumatera Utara kembali dipertanyakan.

Perhatian Pemerintah Sumatera Utara mengenai kesehatan cukup mengembirakan dengan naiknya angka dana talangan provinsi menjadi Rp. 60 miliar. Perlu diingat, naiknya dana talangan bukan solusi. Dalam berbagai pertemuan dengan gubernur, sekda, dinas kesehatan provinsi dia meminta gubernur untuk mengambil kebijakan untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan untuk dapat dibantu melalui dana talangan. Pemerintah selalu mencurigai, dana talangan untuk kesehatan dimanfaatkan oleh orang kaya.

“Saya selalu katakan, tidak ada orang kaya yang mau memanfaatkan dana talangan untuk berobat. Alasannya untuk mendapatkan dana talangan prosesnya sangat panjang. Meminta surat dari Kepala lingkungan, lalu lurah atau camat. Setelah itu dinas pendidikan, dokter, DPRD Provinsi, dinas provinsi, rumah sakit. Rumitnya untuk mendapatkan dana talangan untuk biaya berobat, secara psikologi tidak mungkin ada orang kaya yang mau,” jelasnya.

Indikator keberhasilan pariwisata dengan melihat berapa banyak wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Sumatera Utara. Dilihat dari potensi yang dimiliki, seharusnya pariwisata menjadi andalan Sumatera Utara. Kenyataannya potensi besar yang dimiliki Sumatera Utara tidak diberdayakan secara maksimal.

Danau Toba sebagai salah satu situs dunia misalnya, selama ini dikenal sebagai ikon Sumatera Utara tidak mampu menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Bila sebanyak 7 kabupaten yang berada di wilayah Danau Toba menganggarkan dana 20 miliar, berarti bisa terkumpul dana 140 miliar.

Provinsi Sumatera Utara menganggarkan 80 miliar. Dengan dana tersebut melalui program yang tepat dapat mengangkat kembali Danau Toba sebagai daya tarik wisatawan berkunjung ke Sumatera Utara.

Pemetaan

Untuk membuktikan kesungguhan gubernur terpilih memajukan Sumatera Utara, dalam 100 hari kerja harus menjelaskan program kerja yang akan dilakukan lima tahun kedepan. Program kerja yang akan dilakukan akan dengan melakukan pemetaan dengan mendekatkan pada muatan lokal. Ini dilakukan mengingat masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Utara saling berbeda.

Misalnya dari sektor pertanian, gubernur harus membuat pemataan di daerah Tapanuli Selatan apa yang harus dilakukan. Di Tanah Karo pertanian apa yang dilakukan. Begitu juga dengan kabupaten dan kota lain di Sumatera Utara. Sayangnya, pemetaan ini sampai sekarang belum dilakukan. Kalau bisa pemetaan ini diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Daerah.

“Saya yakin Sumatera Utara memiliki tata ruang. Hanya saja tata ruang yang telah disusun dalam pelaksanaannya masih lemah. Disinilah gubernur harus mampu melaksanakan tata ruang, sehingga masing-masing kabupaten dan kota memiliki potensi yang bisa diandalkan,” jelasnya.

Mengenai kesehatan, sudah saatnya Rumah Sakit Haji dijadikan sebagai rumah sakit provinsi. Untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, beberapa rumah sakit di kabupaten ditingkatkan akreditasinya dari C ke B. Misalnya rumah sakit di Sibolga, dan beberapa kabupaten dan kota lainnya. Ini dimaksud agar masyarakat yang jauh dari ibu Kota Medan tidak perlu jauh datang berobat.