DPRDSU Pertanyakan Rencana Pemerintah Bangun Gantole di Kawasan Danau Toba
Dalam rapat yang juga dihadiri segenap anggota komisi B seperti H Ali Jabbar Napitupulu, Sudirman Halawa, Darmawan Sembiring, Irwansyah Damanik, Ristiawati, Tiasyah Ritonga, Palar Nainggolan, Brilian Moktar maupun Japorman Saragih mengatakan, rencana pemerintah membangun gantole dalam upaya pembenahan pariwisata Sumut di kawasan Danau Toba.
Tapi, ungkap Brilian, sepertinya rencana tersebut hanya sebatas retorika atau dalam pembicaraan ditingkat elit pemerintah, karena sampai sekarang tidak jelas, apakah dilaksanakan atau tidak. Padahal, sudah dilakukan survey dari tim kepariwisataan pusat tahun lalu ketika mengunjungi kawasan Danau Toba bersama Komisi B DPRD Sumut. “Komisi B ketika itu memberi apresiasi dengan rencana membangun gantole, karena Danau Toba merupakan salah satu objek wisata internasional dan akan dijadikan taman alam cukup potensial untuk dijual ke mancanegara,” ujarnya.
Dengan dibangunnya gantole itu, tambah Brilian Moktar dan Japorman Saragih keduanya dari Fraksi PDI Perjuangan Sumut, kunjungan wisata ke kawasan Danau Toba dapat dipastikan akan semakin meningkat, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
“Harusnya Disbudpar Provsu lebih proaktif dan jeput bola pertanyakan kembali rencana membangun gantole di kawasan Danau Toba, sehingga anggaran pusat untuk membangun dan membenahi kepariwisataan di Sumut dialokasikan lebih besar di APBN,” ungkap Brilian.
Urat Nadi
Padahal, tambah.Ali Jabbar Napitupulu, kepariwisataan merupakan salah satu urat nadi perekonomian, karena potensi yang dimiliki Sumut cukup besar diantaranya kawasan wisata Danau Toba dan pantai-pantai sangat strategis menambah pendapat daerah maupun devisa negara.
Harusnya, ungkap Ali Jabbar, Disbudpar Sumut membuat terobosan untuk “menjual” semua objek-objek wisata di Sumut ke luar, karena potensi pariwisata sangat stretegis menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Kita patut melihat salah satu kabupaten di Bali memiliki APBD Rp 6 triliun hampir sama dengan APBD Sumut, hanya mengandalkan dari objek wisata yang mereka miliki dengan menjual pantai. Sementara Sumut memiliki banyak pantai dan objek wisata lain. Ini menjadi tantangan bagi Disbudpar Sumut melakukan pembenahan,” tandasnya.
Ali juga menilai, tidak hanya Disbudpar Sumut yang “melempem” dalam membangun Sumut sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing, tapi juga Disperindag Sumut sama sekali tidak memiliki terobosan yang mampu mengangkat taraf hidup masyarakat daerah ini. Karena yang dikerjakan hanya rutinitas.
Padahal, katanya, home industri cukup potensial dikembangkan. Disini dituntut peran dari Disperindag mengangkat salah satu produksi home industri menjadi primadona Sumut. “dari 33 kabupaten/kota, bisa dilihat home industri jenis apa yang layak dikembangkan menjadi pri-madonanya Sumut. Kami tantang Disperindag Sumut untuk bisa mengejawantahkannya,” tambahnya.(di)