DPD PDI Perjuangan dan Fraksi DPRD Sumut Gelar Evaluasi Akhir Tahun 2011

Medan, (Analisa). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumut melakukan evaluasi kritis dan konstruksi akhir tahun 2011 terhadap penyelenggaraan Pemprovsu sekaligus tiga tahun masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dengan janji “Rakyat Tidak Lapar, Rakyat Tidak Sakit dan Rakyat Tidak Bodoh” dinilai masih kurang memenuhi harapan masyarakat sebagai implementasi dari visi dan misi kepemimpinan Gubsu.

Sebagai wujud keberpihakan dan tanggungjawab kepada masyarakat, DPD PDI Perjuangan Sumut dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut melalui Ketua Fraksi PDI Perjuanga DPRD Sumut Budiman P Nadadap menyampaikan berbagai permasalahan hingga hari ini belum terselesaikan.

Terkait kasus tanah yang masih terdapat 700 kasus dan konflik agraria selalu melibatkan banyak pihak.

Pengambilalihan dan penguasaan PT Inalum untuk menjadi aset Pemprovsu yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Utara.

Sedangkan sektor pendidikan. Pembangunan pendidikan oleh pemerintah Provsu hingga saat ini masih terkesan “base on project” bukan base on program. “Ini jelas mengindikasikan menguntungkan kepentingan pembangunan pundi-pundi individu dan kelompok tertentu,” ujar Budiman didampingi HM Afan, Taufan Ginting, Analisman Zalukhu, Jan Toguh, Brilian Moktar, Tagor P Simangungsong, Sofyan Tan, Syahrul Effendi Siregar, Soetarto, Ruben Tarigan, Meinarty Rehulina dan Eddy Rangkuti di aula DPD PDI Perjuangan Sumut, Senin (26/12).

Dilanjutkannya di sektor kesehatan. Program jaminan kesehatan yang dicanangkan pemerintah pusat tidak dapat diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menjadi aneh jika rakyat diberi biaya untuk berobat dengan dalih Jamkesemas, tidak tahu berobat kemana.

Masalah kesejahteraan, buruh, petani dan nelayan, sepanjang tahun 2011 kita disuguhkan oleh maraknya kasus kemiskinan yang membelenggu para petani, Ketersediaan pupuk yang terbatas, harga pupuk semakin melambung akibat prilaku spekulan yang merajarela. Dilain pihak regulasi pemerintah yang mengijinkan import berbagai produk pertanian, semakin mempersulit kehidupan petani.

Sedangkan permasalah lainnya maraknya minimarket yang tidak beraturan yang keberadaannya itu dapat mengancam kelangsungan ekonomi pedagang tradisional.

Mendesak Pemerintah

Terkait persoalan tersebut DPD PDI Perjuangan Sumut dan Fraksi DPRD Sumut mendesak pemerintah dan instansi terkait melakukan langkah-langkah konkrit dan menyeluruh dengan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Terkait dengan permasalahan petani, DPD PDI Perjuangan Sumut dan Fraksi DPRD Sumut menuntut Pemprovsu untuk menghentikan impor bahan pangan dan bertindak tegas terhadap para spekulan pupuk dan mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri serta pemukiman. Dan masalah nelayan, pihaknya mendesak Pemprovsu untuk memberikan pembelaan dan perlindungan hukum secara maksimal kepada nelayan yang ditangkap oleh negara tetangga.

Pihaknya juga menuntut Pemprovsu, agar meningkatkan UMR secara proporsional dan signifikan untuk mendukung peningkatkan kesejahteraan petani, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak normatif buruh.

Mengenai penyebaran minimarket yang kian menjamur, DPD PDI Perjuangan Sumut dan Fraksi DPRD Sumut meminta Pemprovsu harus melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah dan berbagai kebijakan kepala daerah kabupetan kota.

Selain itu DPD PDI Perjuangan Sumut dan Fraksi DPRD Sumut mendesak Pemprovsu untuk memastikan proses penyelesaian pembangunan dan beroperasinya bandara Kualanamu, serta mendorong pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik lainnya, termasuk merealisasi Program Jalan Mantap 2012. (yes)