Desak DPRDSU Tuntaskan Klaim Asuransi Rp32 Miliar

“Kami di-PHK secara sepihak empat tahun lalu. Hak kami pun tak dikembalikan. Kami minta anggota dewan yang terhormat untuk berpihak kepada buruh menyelesaikan kasus ini,” ujar Pimpinan Aksi, Vina.

Vina juga menyebutkan, ada kejanggalan mencolok terkait sikap PT Bintang yang hanya mengakui klaim asuransi sebesar Rp 600 juta, padahal, klaim yang diajukan PT WRP sekitar Rp 32 miliar.

Unjuk rasa ini, lanjut Vina, respon terhadap sikap PT WRP yang secara sepihak telah memecat ratusan buruh 3,5 tahun yang lalu. Sekurang-kurangnya, sebutnya, ada 578 buruh yang dipecat. “Jadi, kami datang ke sini menuntut hak kami, yaitu klaim asuransi itu agar diberikan ke kami,” katanya dalam orasinya.

PT WRP sendiri saat ini sudah dipailitkan. Semua aset-aset yang masih tersita telah disita pengadilan niaga, termasuk klaim asuransi kebarakan boiler yang ada di PT Asuransi BIntang Tbk.

Mendengar buruh berteriak-teriak, tiga anggota DPRDSU yakni, M Natsir, Brilian Moktar, dan Syamsul Hilal datang menemui pengunjuk rasa. Ketiganya mengatakan siap mendukung buruh dan berjanji akan menuntaskan kasus.

“Saya minta data-datanya dari buruh WRP. Kita akan selesaikan kasus ini. Saya janji! Kita akan minta ketua dewan memanggil pimpinan PT WRP dan PT Bintang, orang Malaysia itu. Bahkan bila perlu, kita akan jemput secara paksa mereka untuk dimintai pertanggungjawaban,” ucap Brilian Moktar.

Tak puas hanya mendapat pernyataan sikap dari Brilian Moktar, buruh meminta Natsir dan Syamsul Hilal juga untuk naik ke atas mobil pikap guna memberikan pernyataan. “Ini akan kita jadikan prioritas pembahasan di dewan. Saya juga tetap mendukung buruh dan berjanji akan menyelesaikan persoalan ini,” ujar Natsir.

Sementara Syamsul Hilal setelah berpanjang lebar berbicara tentang buruh sebagai soko guru bangsa dan pilar demokrasi, barulah diujung orasinya ia menyebut sekelumit kata yang menunjukkan sikapnya siap mendukung buruh.

Libatkan Anak-anak

Sejauh pantauan di lapangan, pengunjuk rasa kali ini melibatkan anak-anak kecil yang rata-rata di bawah usia 4 tahun. Suryati Daely saat dimintai keterangan kenapa membawa anaknya yang baru bisa berjalan. Ia menyahut, dari pada di rumah tak ada pekerjaan, lebih baik ikut berdemo. “Saya menuntut hak saya karena saya diPHK tiga tahun lalu. Jadi saya berdemo. Saya bawa anak saya karena tak ada uang untuk menyewa penjaganya di rumah,” ujarnya.

Setidaknya, ada belasan anak kecil yang dilibatkan dalam unjuk rasa tersebut. Terlihat pula seorang ibu ada yang menggantikan popok anaknya, ada pula yang menyuapi anaknya makan di tengah kerumunan. Seorang anak bahkan sempat muntah digendongan ibunya. Aksi unjuk rasa itu berlangsung mulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.

Tolak RUU Kamnas

Sebelumnya, Natsir, Syamsul Hilal, dan Brilian Moktar juga menerima aspirasi dari aliansi buruh yang bernama Front Perjuangan Pembebasan Rakyat Miskin (FPPRM).

Kelompok ini menuntut agar DPRDSU segera meneruskan aspirasi mereka ke DPR RI terkait sikap penolakan secara tegas terhadap RUU Kamnas. “RUU Kamnas harus dibatalkan karena itu akan mengebiri hak-hak rakyat,” ujar Jumida, pimpinan Aksi FPPRM.

Jumida dalam orasinya menyebutkan, negeri ini sudah tak berpihak lagi pada buruh. Buktinya, lanjutnya, RUU Kamnas yang hanya berpihak pada kapitalis hendak digolkan.

Menyikapi tuntutan FPPRM, M Natsir menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pusat. Syamsul Hilal malah menyebut jangan sembarang memilih cagub dalam pilkada gubernur nanti. “Kalau ada kandidat yang berjanji setelah terpilih akan mengembalikan tanah rakyat dan memihak buruh, pilihlah itu. Kalau tidak, jangan pilih,” ujarnya. (dgh)