Dana Ada, Cuma Tidak Tepat Sasaran

Oleh: Fahrin Malau

Brilian Moktar
Brilian Moktar
MEMASUKI Masyarakat Ekonomia Asean (MEA), mau tidak mau tenaga kerja Indonesia harus mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara Asean. Bila tenaga kerja Indonesia tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja khususnya Asean, bukan tidak mungkin lapangan kerja di Indonesia dikuasai dari tenaga kerja negara Asean.

Sebenarnya upaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Pemerintah telah membuka tempat pendidikan non formal. Melalui pendidikan non formal, masyarakat diberi kesempatan untuk memperoleh keterampilan secara gratis. Diharapkan setelah mendapatkan pendidikan non formal, tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai bidangnya. Pertanyaannya, apakah benar tempat pendidikan non formal yang disediakan mampu menjawab kebutuhan industri memperoleh tenaga kerja yang terampil. Harus diakui, kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keterampilan masih sulit didapat. Apa yang menjadi persoalan. Berikut ini petikan wawancara dengan mantan Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Periode 2009- 2010, 2013-2014 dan kini masih menjadi anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Brilian Moktar.

Analisa: Sebagai mantan Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara dan sekarang masih berada di Komisi E DPRD Sumatera Utara, bagaimana Anda melihat pendidikan non formal di Sumatera Utara?

Brilian: Masih ada. Sejak dahulu pendidikan non formal sudah ada dan sampai sekarang juga tetap ada. Begitu juga dengan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan non formal masih besar. Pendidikan non formal dilaksanakan Dinas Pendidikan, Tenaga Kerja dan Sosial. Secara detail berapa anggaran yang disediakan saya tidak punya.

Analisa: Kalau memang pendidikan non formal sejak dahulu sudah ada. Mengapa gaungnya tidak kedengaran.

Brilian: Bukan tidak kedengaran. Dahulu, pada masa pemerintah Presiden Soeharto tempat-tempat pendidikan keterampilan banyak ditemukan. Dahulu namanya Pendidilan Luar Sekolah atau PLS. Pemerintah bekerjasama dengan pihak ketiga seperti tempat salon kecantikan, bengkel dan sebagainya untuk menyelenggarakan PLS. Biayanya diberikan oleh pemerintah. Sasarannya mereka yang putus sekolah atau tidak sekolah diberi kesempatan untuk masuk PLS. Tujuannya setelah mengikuti PLS diharapkan mendapatkan pekerjaan atau berwiraswasta. Program bagus yang dilakukan pemerintah Presiden Soeharto masih tetap dilakukan. Namanya tidak PLS, tapi sudah Pendidikan Non Formal. Kalau dikatakan gaungnya tidak kedengaran, mungkin kurang sosialisasi.

Analisa: Menurut Anda apakah pendidikan non formal yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran?

Brilian: Saya melihat dahulu pendidikan non formal yang dilakukan pemerintah sudah baik dan tepat sasaran. Tapi lama kelamaan saya melihat tidak tepat sasaran. Dahulu pendidikan keterampilan diarahkan pada salon kecantikan, jahit menjahit, bengkel, mengemudi. Dahulu sewaktu saya masih memimpin salah satu perusahaan sepeda motor, saya memberi mesin sepada motor untuk bahan praktek keterampilan di sekolah kejuruan. Saya juga memasukkan lima orang untuk ikut keterampilan menjahit yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kabupaten Deliserdang. Hasilnya setelah mengikuti pendidikan keterampilan bisa bekerja di bengkel atau konvensi. Ada juga dengan membuka bengkel atau menjahit. Sampai sekarang jenis pendidikan keterampilan yang diberikan masih sama. Padahal kalau dilihat sudah banyak salon kecantikan, bengkel dan menjahit. Begitu juga sekolah kejuruan sudah banyak berdiri. Fasilitas yang disediakan juga sudah memadai. Harusnya pendidikan non formal yang dikelola pemerintah harus mengarah pada kebutuhan industri. Ini harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Sayangnya Pemprovsu tidak menjawab kebutuhan pasar. Misalnya Sumatera Utara memiliki kawasan khusus Sei Mangkei. Di sana akan dibutuhkan sekitar 30 ribu pekerja. Harusnya pemrovsu, kabupaten dan kota menjawab kebutuhan tenaga kerja untuk ditempatkan di kawasan khusus Sei Mangkei. Jangan sampai lapangan kerja di Sei Mangkei nantinya dari luar Sumatera Utara seperti dari Pulau Jawa. Memang tidak ada larangan tenaga kerja di luar Sumatera Utara seperti dari Pulau Jawa. Hanya saja, sangat baik bila tenaga kerja di Sei Mangkei berasal dari putra daerah yakni Sumatera Utara. Alasannya karena Sei Mangkei berada di Sumatera Utara. Seharusnya perusahaan yang ada di Sumatera Utara memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Bukan saja dari PAD tapi juga tenaga kerja. Selama ini banyak perusahaan di Sumatera Utara tidak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, khususnya tenaga kerja. Misalnya kehadiran Bandara Kualanamu di Kabupaten Deliserdang seharusnya tenaga kerja dari Sumatera Utara lebih diutamakan. Bukan dari luar Sumatera Utara. Saya melihat perhatian Gubernur Sumatera Utara bagaimana memberikan lapangan kerja kepada masyarakanya masih minim. Tahun 2013 lalu laporan pengangguran di Sumatera Utara hanya 600.000 orang. Saya yakin angka tersebut keliru. Setidaknya ada satu juta orang di Sumatera Utara pengangguran dan butuh pekerjaan. Saya melihat anggaran yang ada untuk pendidikan non formal tidak tepat sasaran. Jangan hanya sekadar menghabiskan anggaran. Seharusnya anggaran yang disediakan tepat sasaran. Mereka yang mendapatkan pelatihan adalah yang betul-betul memiliki keinginan memperoleh keterampilan untuk selanjutnya mendapatkan pekerjaan. Jangan asal rekrut. Setelah selesai pendidikan tidak memberikan manfaar atau memperoleh pekerjaan. Disinilah pemerintah tidak hanya bertanggungjawab memberikan pendidikan keterampilan tapi juga mencarikan pekerjaan. Caranya dengan memenuhi kebutuhan pasar.

Analisa: Menurut anda bagaimana dengan fasilitas yang disediakan?

Brilian: Selama saya menjadi Ketua komisi E DPRD Sumut priode 2009-2010 dan 2013-2014, fasilitas yang tersedia masih memadai. Misalnya di Balai Pelatihan di Jalan Karya mempunyai mesin potong, bubut yang bagus. Karena anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan tidak memadai, akhirnya mesin dipakai untuk memenuhi kebutuhan bengkel, Waktu itu saya meminta agar Balai Pelatihan Jalan Karya menjadi sekolah kejuruan unggulan, tapi tidak mendapat tanggapan. Balai Pelatihan di Kabupaten Deliserdang khusus ketrampilan menjahit, fasilitas yang disediakan cukup memadai. Di Kabupaten Simalungun fasilitas yang disediakan tidak memadai karena menyediakan mesin jahit tahun 1988 dan sampai sekarang masih memakai mesin lama. Sekarang mesin yang dipakai, tidak menggunakan platina tapi injeksi.

Disinilah pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kondisi sekarang. Kalau tidak sanggup, bisa kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan. Apakah pemerintah mau atau tidak? Mempersiapkan tenaga kerja memeiliki ketrampilan harus dilakukan. Apalagi sekarang MEA sudah berlaku. Sekarang baru ASEAN. Selanjutnya Asia dan seterusnya. Kalau tenaga kerja Indonesia khususnya Sumut tidak mau kalah bersaing, ketrampilan perlu ditingkatkan.

Pendididkan formal tujuannya untuk membentuk karakter, sementara ketrampilan diperoleh dari pendidikan non formal. Di luar negeri home schooling banyak berdiri. Kalau pendidikan formal masih menjadi syarat untuk memperoleh pekjaan, mereka yang putus sekolah atau tidak sekolah bisa mengambil pendidikan paket A, B dan C.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *