Bukan Solusi Atasi Pengeluaran Keuangan Negara

Oleh: Fahrin Malau. tanggal 1 April Mendatang, seluruh rakyat Indonesia menunggu kepastian, apakah pemerintah tetap menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau berubah pikiran dengan tidak menaikkan harga BBM.

Ketika masyarakat Indonesia menanti kepastian kenaikkan harga BBM, sejumlah harga kebutuhan pokok terlebih dahulu naik. Masyarakat, khususnya ekonomi menengah kebawah hanya dapat mengeluh dengan kenaikkan sejumlah kebutuhan pokok. Sedangkan pemerintah di daerah tidak banyak berbuat untuk mengintervensi kenaikkan sejumlah harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah menilai kenaikkan sejumlah kebutuhan pokok masih dinilai wajar.

Mendekati hari kenaikkan BBM, berbagai aksi demo yang dilakukan mahasiswa terus bergulir. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Medan yang mengatasnamakan Front Mahasiswa Sumatera Utara (FROMSU) mengelar aksi demo di depan Gedung DPRD Sumatera Utara. Aksi yang bermula tenang, berakhir ricuh. Petugas dan mahasiswa saling serang. Sejumlah petugas mengalami cidera terkena lemparan batu. Sebanyak 37 mahasiswa diamankan diduga melakukan aksi kekerasan.

Setiap kali pemerintah mengambil kebijakan menaikkan BBM, aksi penolakan terjadi. Berbagai kalangan menilai, menaikkan BBM bukan langkah tepat. Dampak yang ditimbulkan dari kenaikkan BBM sangat besar, terlebih pada masyarakat menengah kebawah. Benarkan kenaikkan BBM yang akan dilakukan 1 April sekitar 35 persen sangat memberatkan masyarakat. Berikut ini petikan wawancara dengan Politisi PDI Perjuangan Sumut dan juga Anggota DPRD Sumut Komisi B, Brilian Moktar.

Analisa: Apa dampak dari kenaikkan BBM?

Brilian: Dampaknya rakyat miskin bertambah, harga barang naik terutama bahan pokok, inflasi tinggi, pengangguran bertambah, industri banyak terancam tutup, biaya hidup tinggi, UKM terpuruk, daya saing rendah dan masih banyak dampak lainnya.

Analisa: Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi di Sumut dengan kenaikkan BBM

Brilian: Sumut ini unik. Pertumbuhan pasti turun, tetap masih di atas pertumbuhan nasional karena faktor perkebunan. Akan tetapi pertumbuhan disektor tertentu, karena harga internasional. Bahayanya kalau harga CPO turun. Kalau turun maka lengkaplah penderitaan rakyat Sumut.

Analisa: Penarikan Subsidi BBM akan dialokasikan dengan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Brilian: Saya lebih senang menyebut BLSM dengan kata Balsem. Lebih mudah menyebutnya. Sama seperti Balsem hanya bersifat sementara bila seseorang sedang kedinginan atau sakit kepala. Pemberian BLSM tidak mendidik, bahkan dalam bentuk lain dari pembodohan. Tahun 2009 pemerintah telah melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanpa ada kenaikkan BBM. Jadi tidak ada alasan BBM naik baru rakyat dikasih BLT. Pembangunan infrastrukr sudah merupakan kewajiban pemerintah pusat, terutama perbaikan dan pembuatan jalan provinsi. Apalagi pajak ekspor CPO sudah diatas Rp. 170 triliun. Tahun lalu mencapai Rp. 200 Triliun. Karena yang membuat jalan rusak adalah tangki minyak CPO baik di jalan kabupaten dan kota serta provinsi maupun jalan negara. Pajak ekspor di sektor ke kas negara (pusat) bukan ke kas pemerintah daerah.

Analisa: Bukankah ditariknya subsidi BBM karena kas negara menyusut dan terlalu beban subsidi BBM yang 80 dinikmati masyarakat kaya.

Brilian: Begini. Pemerintah diberi kebijaksanaan untuk bagaimana menstabilkan ekonomi. Pemerintah bisa melakukan pemungutan pajak maupun subsidi. Tapi harus melihat mekanisme peraturan dan kondisi ekonomi. Bila kita melihat kasus kenaikkan BBM saat ini, harusnya tidak melakukan BBM dengan cara begini. Presiden SBY sudah menentang dengan apa yang dia katakan dan juga Undang-Undang yang ada. Apa yang dia katakan. Pertama saat kepemimpinan pertama pada kampanye tahun 2004 lalu dia mengatakan tidak akan menaikkan BBM. Ternyata belum 100 hari menjabat sudah menaikkan harga BBM 100 persen dari harga Rp.2.200 per liter menjadi Rp. 4.500 per liter. Begitu juga dengan kenaikkan BBM yang akan dilakukan. Belum lagi pemerintah meminta persetujuan dari DPR RI, sudah mengumumkan akan menaikkan BBM pada tanggal 1 April ini dengan berbagai alasan yang dilontarkan. Ini justru membuat masyarakat resah. Dampaknya hasil barang-barang sudah naik, padahal harga BBM belum naik. Kalau alasan presiden bila tidak menaikkan harga BBM bisa menyebabkan anggaran jebol, itu tidak tepat. Masih banyak cara lain yang dapat ditempuh. Seperti saya katakan tadi, ekspor CPO kita cukup tinggi yakni mencapai Rp. 200 Triliun. Bukankah uang tersebuh cukup untuk menutupi subsidi. Kalau kurang, naikkan pajak rokok, minuman bersoda, hiburan dan beberapa pajak lainnya. Kalau alasan 80 persen pemakai BBM adalah masyarakat tidak masuk diakal. Berdasarkan data apa yang dikatakan 80 persen pemakai BBM orang kaya tidak tepat. apakah pelaku UKM yang mempergunakan BBM orang kaya, petani dan usaha menangah lainnya. Kalau dilihat kenderaan mewah, berapa banyak pemilik kenderaan mewah. Kenapa bisa terjadi, ini tidak terlepas kesalahan presiden yang terlalu dini mengumunkan kenaikkan harga BBM . Terus di dalam Undang-Undang APBN Tahun 2012 pasal 7 menyebutkan pemerintah tidak bisa menaikkan harga BBM tanpa serta persetujuan DPR RI. Alasan ini saya mengatakan presiden sudah melanggar Undang-Undang.

Analisa: Bagaimana kalau pemerintah tetap menaikkan harga BBM, sementara DPR RI tidak setuju dengan kenaikkan BBM

Brilian: Kalau begitu Presiden SBY bisa diturunkan. Salah satu syarat presiden diturunkan apabila melanggar Undang-Undang.

Analisa: Mengapa pemerintah selalu menjadikan BBM untuk meningkatkan keuangan. Pemerintah menilai subsidi BBM kepada masyarakat tidak layak dilakukan?

Brilian: Pemerintah boleh mengatakan subsidi yang diberikan kepada masyarakat, termasuk BBM sangat memberatkan. Semua uang yang diperoleh pemerintah berasal dari masyarakat, tidak ada uang pemerintah. Pemerintah diberi hak untuk mengelola keuangan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang. Itu harus dicatat. Kedua, kalau Indonesia mengatakan sangat berat memberikan subsidi BBM kepada masyarakat, bagaimana dengan negara venezuela yang menjual harga BBM hanya Rp. 200,- per liter dan venezuela adalah negara miskin. Begitu juga dengan negara India harga BBM dijual Rp. 1.000,- per liter yang penduduknya sangat banyak bila dibandingkan dengan Indonesia. Mengapa bisa. Ini tidak lepas dari mekanisme kontrolnya bagus. Indonesia negara produser BBM. Kenyataanya Pertamina untuk membuat BBM membuat anak perusahaan dan ditumpangi beberapa nama klongmerat, terus keberadaan perusahaan ini berada di Singapura. Setiap Indonesia membutuhkan minyak berapa meter kubik dilelang secara terbuka. Terus terang saja kita ragukan pemenangnya. Lalu dibeli melalui pihak keempat. Pertanyaan, mengapa pemerintah tidak melakukan ji to ji pembelian BBM ini. Lihat data di internet, Petronas milik Malaysia hanya 10 persen dari produksi Indonesia, tapi laba bisa mencapai 10 kali dari laba Indonesia. Ada apa di dalam ini. Seperti saya katakan, banyak cara untuk menutup subsidi. Jadi menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi adalah cara gampang yang dilakukan oleh penasehat presiden. Mereka tidak mau pikir panjang bagaimana menutup subsidi tanpa harus menaikkan harga BBM, tentang masalah di Republik ini.

Analisa: Apa langkah yang dilakukan DPRD Sumut dalam membantu beban kenaikan BBM pada masyarakat

Brilian: Mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan bantuan kepada pertama sektor UKM dan daerah sentral produksi. Kedua, betul-betul memberikan pembebasan biaya pendidikan, ketiga pelayanan kesehatan yang baik dan murah bila perlu gratiskan. Keempat bantuan pupuk, perbaikan dan pembuatan irigasi, bibit dipertanian, perkebunan, perikanan laut (alat tangkap), perikanan air tawar dan peternakan dengan cara mekanisasi, intenfikasi dan ekstenfikasi lahan pertanian. Pemberian kridit lunak (bunga murah). Kelima, perbaikan infrastruktur. Keenam pemerintah daerah untuk sementara tidak dibenarkan menaikkan biaya/pungutan (retribusi) seperti perizinan, PBB, IMB, Parkir, Pajak-pajak restoran, hotel, kecuali pajak hiburan. Ketujuh permudah pemberian izin pendirian usaha perdagangan dan industri. Kedelapaan mengadakan pelatihan keterampilan bagi remaja putus sekolah, seperti perbengkelan, jahit menjahit, pertukangan dan lain sebagainya. Sembilan memberikan beasiswa untuk mahasiswa S1 yang tidak mampu meneruskan kuliah. Selain itu untuk bila ada dana silpa akan dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin yang melangami dampak BBM. Berapa dana silpa belum dapat diketahui. Saya akan memperjuangkan agar dana silpa untuk membantu masyarakat miskin agar tidak terpuruk hidupnya akibat kenaikkan harga BBM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *