Brilian Moktar: Sungai Deli Butuh Penanganan Terpadu

Medan, (Analisa). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Brilian Moktar menilai, perbaikan Sungai Deli membutuhkan penanganan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota untuk mengatasi musibah banjir yang selalu terjadi akibat luapan sungai itu.

“Penanganan terhadap sungai sepanjang 24 kilometer ini harus dilakukan secara terpadu dan terjadwal dengan baik, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan,” ujar anggota Dewan dari daerah pemilihan Kota Medan itu ketika mengunjungi bantara sungai itu di Medan, Selasa.

Dalam kunjungan terkait reses DPRD Sumut itu Brilian Moktar meninjau bantaran Sungai Deli yang tergerus erosi dan longsor di Lingkungan VII Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan.

Di sela acara makan siang bersama ratusan warga sekitar ia menyarankan agar di setiap sisi sungai dibangun dam untuk mengatasi erosi. Dam tersebut juga masih harus dibuat setinggi mungkin agar luapan Sungai Deli tidak lagi merendam perumahan warga.

Menurut anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu, jika untuk setiap meter dam dibutuhkan biaya sebesar Rp10 juta, maka untuk sekitar 48 ribu meter dam pada kedua sisi sungai dibutuhkan dana sekitar Rp480 miliar.

“Tentu akan jauh lebih baik jika penanganannya dilakukan secara terpadu dan dapat saja dilakukan secara bertahap selama dua atau tiga tahun. Yang terpenting pemerintah benar-benar serius, karena kerugian akibat banjir yang selalu terjadi justru jauh lebih besar ketimbang dana yang dibutuhkan untuk mengatasi banjir itu sendiri,” kata Brilian Moktar.

Kepala Lingkungan VII Kelurahan Martubung, Aliamas, pada kesempatan itu mengatakan, perumahan warga di sepanjang Sungai Deli selalu saja terendam jika sungai itu meluap. “Yang terparah ketika banjir Januari lalu. Kalau banjir lagi, kita khawatir bantaran sungai ini akan jebol dan air akan langsung masuk pemukiman warga,” ujarnya.

Ia juga mengemukakan ketiadaan parit atau saluran drainase di sepanjang jalan provinsi di Kecamatan Medan Labuhan yang menghubungkan inti Kota Medan dengan Pelabuhan Belawan. “Kalau dam dan parit itu dibangun, tentu kami tidak perlu lagi khawatir kebanjiran,” katanya.

Anggaran

Brilian Moktar sendiri mengaku akan berusaha memperjuangkan anggaran untuk pembangunan dam dan parit itu di tingkat provinsi. Ia juga berjanji akan mengkoordinasikan pembangunan dan Sungai Deli itu dengan pihak Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II.

“Akan kita usahakan, apalagi saya juga duduk di Banggar (Badan Anggaran DPRD Sumut),” katanya.

Pada kesempatan itu ia dua kali mencoba menghubungi Kepala BWS Sumatera II Yudha Mediawan melalui telepon genggamnya, namun tidak diangkat. Dua pesan singkat yang dikirim Brilian Moktar juga tidak dibalas. “Telepon tidak diangkat, SMS tidak dibalas, bagaimana mungkin mereka (BWS) sempat turun ke daerah melihat kondisi sungai seperti ini,” ujarnya.

Ia juga menilai pemerintah sama sekali tidak memiliki perencanaan yang matang terkait keberadaan Sungai Deli, dimana airnya sama sekali tidak dimanfaatkan termasuk untuk irigasi.

“Persoalan utamanya bukan pada erosinya, tetapi karena sungai ini tidak pernah benar-benar dirawat, tidak pernah dikeruk. Kenyataannya, pemerintah juga tidak punya “manajemen air”. Sungai Deli tidak mengairi sawah-sawah yang dilaluinya, tetapi justru sawah yang mengairi Sungai Deli,” katanya.

Aliamas sebelumnya menyebutkan bahwa pihak BWS Sumatera II pernah datang ke tempat itu dan berjanji akan melakukan perbaikan terhadap bantaran Sungai Deli yang tergerus erosi di Kelurahan Martubung paling lambat akhir Juni 2011.

Brilian Moktar berjanji akan ikut menagih janji BWS tersebut. “Kalau tidak dikerjakan sampai akhir Juni, maka pada awal Juli kita akan berdemo ke kantor BSW, kantor gubernur dan ke DPRD Sumut. Saya sendiri yang akan memimpin demo itu,” katanya. (di)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *