Brilian Moktar Reses ke PWI Sumut

Medan,(Analisa). Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumatera Utara Drs. Muhammad Syahrir mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk mengalokasikan anggaran pembangunan Gedung Sekolah Jurnalistik PWI Sumut di APBD 2014 guna mendorong peningkatan kapasitas wartawan melalui

RESES: Anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihan I Kota Medan Brilian Moktar SE MM saat melakukan reses ke PWI Sumut dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Sumut di Jalan Adinegoro No.4 Medan, Senin (25/3/2013).
RESES: Anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihan I Kota Medan Brilian Moktar SE MM saat melakukan reses ke PWI Sumut dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Sumut di Jalan Adinegoro No.4 Medan, Senin (25/3/2013).

serangkaian pendidikan dan latihan.

Harapan itu disampaikannya kepada Anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihan I Kota Medan Brilian Moktar SE MM saat melakukan reses ke PWI Sumut dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Sumut di Jalan Adinegoro No.4 Medan, Senin (25/3/2013). Hadir saat itu

, unsur pe

ngurus PWI Sumut, IKWI Sumut, Koperasi PWI Sumut dan Satuan Komunikasi (Satkom) PWI Sumut.

Selain pembangunan gedung, kata S

yahrir, diharapkan Pemprovsu juga dapat menambah alokasi bantuan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan uji kompetensi wartawan (UKW) guna mendorong percepatan sertifikasi wartawan sesuai peraturan Dewan Pers yang telah mencanangkan perlunya kompetensi untuk menegakkan profesionalisme wartawan.

Syahrir menggambarkan, Pemprov Riau untuk mendorong profesionalisme wartawan telah mengalokasikan anggaran Rp 2,5 miliar kepada PWI Riau di APBD 2013. Begitu juga dengan Pemprov Aceh menganggarkan bantuan hibah ke PWI Aceh Rp 1,5 miliar, dan Pemprov Sumatera Barat menganggarkan Rp 1 miliar kepada PWI Sumbar. Sementara Pemprov Sumut hanya mengan

ggarkan bantuan hibah ke PWI Sumut Rp 500 juta di APBD 2013, padahal jumlah anggota PWI Sumut jauh lebih banyak dari anggota PWI Riau, Aceh maupun PWI Sumbar.

Syahrir berharap agar Anggota DPRD Sumut Brilian Moktar yang sedang menyerap aspirasi masyarakat untuk dapat memperjuangkan pembangunan Gedung Sekolah Jurnalistik PWI Sumut di APBD 2014, serta penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan uji kompetensi wartawan (UKW).

“Jika alokasi anggaran ditambah, paling tidak PWI Sumut dapat melaksanakan UKW tiga kali setahun, sehingga target mendekati angka 1.000 anggota PWI Sumut dapat tuntas disertifikasi pada 2015,” ujar Syahrir.

Menanggapi itu, Brilian Moktar mengatakan akan berupaya maksimal memperjuangkan harapan PWI Sumut tersebut untuk dapat ditampung dalam APBD Provsu 2014. Apalagi menurutnya, peningkatan kemampuan atau skill wartawan di era kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat membutuhkan penambahan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga karya jurnalistik yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Ketua IKWI Sumut

Hj Dewi Budiati Teruna Jasa Said mengusulkan kepada Brilian Moktar untuk mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan membuat ruang terbuka hijau (RTH) di setiap kelurahan. “Manfaat RTH sangat banyak. Selain berfungsi sebagai paru-paru kota, juga dapat dimanfaatkan untuk sarana berolahraga masyarakat,” usul Dewi Budiati yang juga aktivis lingkungan itu.

Selain itu, Dewi Budiati mengusulkan perlunya Pemko Medan membangun gedung-gedung parkir untuk mengurangi beban badan jalan dari parkir kendaraan bermotor seperti diterapkan di Australia. Pembangunan gedung-gedung parkir tersebut selain bernilai ekonomis melalui pungutan retribusi, sekaligus dapat bermanfaat langsung mengatasi kepadatan lalulintas di jalan raya, terutama di jalan-jalan protokol.

“Jika gedung-gedung parkir telah tersedia da

n tercukupi, di tepi jalan-jalan protokol, tentunya  tidak boleh lagi parkir kendaraan,” kata Dewi seraya menambahkan pelebaran trotoar dengan menutup saluran air juga diperlukan guna memudahkan akses pejalan kaki dan penyandang cacat untuk juga dapat menikmati fasilitas kota.

Berbagai masukan lainnya juga ditampung Brilian Moktar untuk diperjuangkan dan diatasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemko Medan. Antara lain masalah banjir, kemacetan lalulintas, jalan-jalan berlubang, timbunan sampah yang tidak terangkut, perawatan pohon-pohon tua, pemadaman listrik, pengawasan operasional dunia hiburan, warung internet yang bebas buka 24 jam, dan masalah peredaran Narkoba yang terus memprihatinkan. (rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *