Brilian Moktar Minta Polisi Tangkap Mafia Tanah dan Mafia Hukum
Hal itu diungkapkan, Brilian Moktar saat menerima kunjungan Moyliasari Boenjamin di kediamannya, Minggu (20/5).
Dikatakan Brilian Moktar, hingga saat ini sudah ratusan pengaduan masyarakat tentang persoalan tanah di Posko Tanah PDI Perjuangan yang belum jelas statusnya, dikarenakan ribetnya persoalan yang dihadapi seperti para mafia tanah, mafia hukum serta pihak BPN itu sendiri.
“Sudah banyak contohnya persoalan tanah sulit sekali diselesaikan, di antaranya kasus yang terjadi Jalan Jati yang tanah dan bangunannya memiliki sertifikat, namun saat digugat hingga ke pengadilan, sertifikat yang mereka miliki tidak diakui. Dimana lagi letak keadilan untuk masyarakat,” ungkap Brilian Moktar.
Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut akan segera membentuk tim pansus, agar persoalan tanah di Sumut dapat teratasi dan tidak membuat resah ditengah masyarakat yang telah memilik tanah dan bangunan.
Serahkan Berkas
Lain lagi masalah yang dihadapi Moyliasari Boenjamin yang telah menyerahkan berkas pengaduannya ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut beberapa waktu yang lalu untuk mencari keadilan atas sengketa harta warisan yang sudah jelas dimilikinya, namun saat digugat hingga pengadilan dan akhirnya rumah dan tanah yang sudah ditempatinya bertahun-tahun bersama orangtuanya dieksekusi oleh pihak pengadilan. Dan lebih anehnya lagi eksekusi dilakukan pihak pengadilan sementara permasalahan tersebut kasasi. “Ini sungguh aneh kasusnya masih kasasi pihak pengadilan melakukan eksekusi,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Brilian moktar bersedia membantu menyelesaikan sengketa tersebut dan menyikapinya agar permasalahan yang dihadapi Moyliasari dapat diselesaikan dengan baik tanpa merugikan pihak yang berhak. “Saya sudah dengar semua permasalahan sengketa warisan yang dihadapi Moyliasari terdapat keganjilan baik dalam pemeriksaan kepolisian maupun keputuasan pengadilan. Dan ini harus segera disikapi agar tidak ada pihak yang berhak merasa dirugikan,” ujar Brilian Moktar.
Bendahara Fraksi PDIP Brillian Moktar mewakili Fraksi PDIP mengharapkan agar pihak pengadilan proaktif atas permasalahan Moyliasari tersebut. (yes)