Anggota DPRD Sumut Kecam Tindakan Petugas Dispenda Medan

“Tindakan mereka sudah sangat keterlaluan dan meresahkan pelaku usaha. Saya yakin dan percaya tidak satupun restoran di Medan ini yang tidak ingin membayar pajak kecuali usahanya bangkrut,” kata Brilian Moktar kepada wartawan di sela-sela kunjungan resesnya di Medan, Rabu (3/10).

Bahkan, kata Brilian, saat ini banyak pelaku usaha yang tetap mempertahankan dan menjalankan usahanya hanya karena mengingat pegawainya, meski sebenarnya usaha yang mereka geluti sudah sulit untuk bersaing.

Makanya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini amat geram ketika membaca berita di beberapa media tentang sepak terjang aparat Dinas Pendapatan Medan yang merugikan pengusaha ketika melakukan tugasnya. “Jangan beranggapan tindakan pegawai dinas pendapatan seakan bersih kali,” katanya.

Apalagi, anggota dewan yang terkenal vocal ini juga pernah dua kali mengalami pengalaman yang sangat tidak mengenakkan dari pegawai Dinas Pendapatan. Pertama, kata dia, sekitar tiga tahun lalu didatangi pegawai honorer dinas pendapatan dan ditekan Rp 5 juta untuk menentukan tarif bayar perbulan sekian.

“Ketika itu saya belum anggota dewan. Kejadian yang terkesan ‘pemerasan’ itu saya laporkan kepada teman wartawan, dan akhirnya uang saya dikembalikan. Jika memang ingin menentukan tarif, tentu-kan saja berdasrkan peraturan. Jangan ada lagi uang embel-embel lainnya dengan dalih bermacam-macam,” kata Brilian.

Kemudian, kejadian tidak mengenakkan terjadi lagi beberapa waktu lalu, di mana istrinya yang membuka usaha kuliner dimintai uang oleh petugas dinas pendapatan. “Gilanya lagi, ketika itu mereka selama seminggu sengaja tongkrongi tempat usaha istri saya dan makan minum gratis di sana,” katanya.

Karena tidak tahan “diteror” selama satu minggu, akhirnya sang istri memberikan uang kepada petugas meskipun ketika itu sudah disebutkan bahwa usaha ini milik salah seorang anggota DPRD Sumut. “Terus terang ketika itu saya marah kepada istri yang memberikan uang kepada petugas Dinas Pendapatan tersebut,” ujar Brilian.

Makanya, ia mengecam keras tindakan aparat Dispenda Medan dalam mencari pendapatan untuk negara sekaligus kepentingan pribadi. “Kalau begini terus mau dibawa kemana negara ini nantinya,” katanya seraya menambahkan, banyak menerima laporan dari kalangan pelaku usaha lainnya tentang ulah pegawai Dispenda yang meminta-minta uang dalam menentukan tarif pajak.

“Saya ingatkan kepada pemerintah , kalau zaman dahulu rakyat berdarah-darah mela-wan penjajah, kali ini rakyat juga bisa berdarah-darah melawan pemerintah karena kebijakan yang tidak pro rakyat. Kalau ingin tingkatkan PAD, kerjalah, tapi jangan untuk kepentingan pribadi. Jika memang tarifnya sekian jangan lagi pengusaha dibebani uang ini-itu,” kata Brilian Moktar yang alumni Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen ini. (di)