Alokasi Anggaran untuk Satpam
Oleh: Fahrin Malau.
PEMBUNUHAN satu keluarga yang terjadi di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli sepekan lalu sangat mengejutkan masyarakat Kota Medan. Semua media memberitakan kasus pembunuhan yang dinilai sangat biadab.
Kasus pembunuhan sekeluarga itu, tentu mengusik rasa aman masyarakat. Padahal belum lama ini status kepolisian di Kota Medan sudah dinaikkan dari polresta menjadi polrestabes. Dengan kenaikan status itu, masyarakat berharap polisi dapat lebih memberikan rasa aman. Kenyataannya tidak demikian.
Berikut ini petikan wawancara dengan anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara dari Dapil Kota Medan, Brilian Moktar.
Analisa: Status kepolisian di Kota Medan sudah naik dari polresta menjadi polrestabes. Mengapa masih belum memberikan rasa aman kepada masyarakat?
Brilian: Kita menyambut baik kenaikkan status tersebut. Artinya keinginan masyarakat sudah mendapat direspons Kapolri. Harusnya dengan kenaikkan status itu, juga disertai penambahan jumlah personel. Tapi sampai hari ini personel polisi masih sangat minim. Contoh waktu saya berkunjung ke Polsek Medan Area, ternyata dari informasi yang saya terima, jumlah personelnya hanya sebanyak 90 orang. Itu sudah termasuk juruperiksa.
Harusnya dengan status polrestabes yang disandang, jumlah personel di setiap polsek minimal 150 orang. Tidak hanya soal kekurangan personel, dengan status polrestabes, idealnya satu kecamatan satu polsek. Tapi kenyataan masih ada di Kota Medan satu polsek memiliki wilayah tugas dua sampai tiga kemacatan. Misalnya Polsek Medan Area yang mengawasi dua kecamatan. Dengan jumlah personel yang ada, sangat tidak mungkin melakukan pengamanan untuk luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak.
Analisa: Mengapa dengan perubahan status menjadi Polrestabes Medan tidak menambah polsek?
Brilian: Tentu ini tidak terlepas dari keterbatasan anggaran yang dimiliki Polri. Karena itu, pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko Medan membantu dalam menyediakan lahan untuk dijadikan kantor polsek. Begitu juga dengan gubernur, kalau ada lahan milik pemerintah provinsi yang tidak dipergunakan, bisa dihibahkan untuk pembangunan kantor polsek. Tentu saja dalam menghibahkan lahan harus ada dasar hukumnya.
Analisa: Bagaimana dengan jumlah personel polrestabes? Mengapa tidak meminta dukungan DPRD Sumut untuk penambahan personel?
Brilian: Idealnya polrestabes memiliki 2 ribu personel. Kenyataannya sampai sekarang jumlah personel Polrestabes Medan belum sampai jumlah itu. Selama ini polrestabes belum pernah meminta dukungan DPRD Sumut untuk penambahan personel. Hal itu dapat dipahami karena ada lima hal yang tidak menjadi kewenangan daerah, yakni agama, pertanahan, keuangan, pertahanan keamanan, dan hukum. Karena Polri menyangkut masalah keamanan, menjadi wewenang Komisi III DPR RI. Jadi saya rasa percuma saja Polrestabes Medan meminta dukungan tambah personel kepada DPRD Sumut. Harus Komisi III DPR RI meminta kepada Menpan untuk penambahan personel polisi. Selama ini Kapoldasu tidak pernah mengeluhkan kekurangan personel. Tapi setiap ada kunjungan ke polsek, selalu mengeluhkan kekurangan personel. Saya melihat, polrestabes juga dibantu Sabara dan Brimob Poldasu.
Analisa: Apa cara tersebut sudah cukup?
Brilian: Tidak. Karena itu saya katakana, jika kekurangan personel alangkah baiknya Kapolrestabes Medan diskusi dengan kodim dan Pemko Medan untuk melakukan kerjasama pengamanan. Ini perlu dilakukan mengingat jumlah penduduk Kota Medan terus bertambah. Begitu juga kasus kejahatan yang meningkat. Aparat keamanan harus berpatroli di daerah rawan kejahatan. Selain itu, Kapoldasu harus berkoordinasi dengan polres di daerah lain, khususnya daerah yang mengelilingi Kota Medan. Buktinya pelaku pembunuhan yang terjadi satu keluarga belum lama ini, pelakunya berasal luar Kota Medan. Kita melihat angka kejahatan dari pinggiran Kota Medan sudah mulai meningkat.
Analisa: Mengapa perlu ada kerjasama antara Kapolrestabes Medan, kodim, dan Pemko Medan?
Brilian: Tidak bisa pungkiri lagi, situasi ini harus cepat dilakukan. Jangan sampai Kota Medan masuk dalam daftar kota kriminal tertinggi, kota tidak aman, kota tidak bagus untuk investasi. Terus terang ada pengusaha plaza di Medan mengungkapkan kekecewaaan kepada saya. Dia mengatakan, Medan baginya adalah investasi sangat jelek. Dia kapok dan angkat tangan untuk investasi di Kota Medan karena selalu diganggu birokrasi dan LSM. Padahal permohonan IMB sudah dilengkapi, tapi tetap saja diganggu. Untuk mendorong investor datang ada tiga syarat yang harus dipenuhi, rasa aman, birokrasi yang baik, dan infrastruktur. Jangan sampai tidak ada jaminan keamanan sehingga investor tidak mau datang berinvestasi.
Analisa: Selama ini persoalan keamanan menjadi tanggungjawab polisi. Bagaimana dengan pemerintah daerah?
Brilian: Untuk menciptakan rasa aman tidak bisa menyerahkan kepada polisi saja. Pelaku dan modus kejahatan sudah meningkat. Perlu ada tindakan tegas agar menimbulkan efek jera. Dari kunjungan ke lembaga pemasyarakatan (LP) di Sumatera Utara, rata-rata LP sudah over kapasitas. Kalau sudah over kapasitas, bagaimana melakukan pembinaan? Saat ini ada sekitar 26 ribu narapidana di Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, sekitar 2 persen narapidana yang sudah keluar penjara, masuk lagi dengan kasus yang sama. Pemko Medan harus melakukan langkah untuk memberikan rasa aman. Bisa saja dengan membentuk satuan pengamanan di setiap kelurahan.
Satu kelurahan minimal ada 50 personel keamanan dari satuan pengamanan (satpam), disesuaikan dengan luas dan jumlah penduduk di kelurahan. Kalau satu kelurahan disediakan 50 personel satpam, berarti untuk 151 kelurahan di Medan ada 7.550 personel. Kalau setiap satpam harus digaji Rp.2 juta, berarti setiap bulan biaya untuk satpam Rp.1,51 miliar. Kalau setahun mencapai Rp.18,12 miliar. Saya rasa kebutuhan biaya itu masih bisa dianggarkan Pemko Medan. Apalagi saat ini jumlah pengangguran di Medan cukup tinggi. Kalau anggaran Rp.18,12 miliar per tahun tersebut bisa memberikan rasa aman masyarakat, tidak salah Pemko Medan melakukannya.